Infografis
Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat peraturan baru menyusul keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan larangan sepeda motor melintas di Jalan M. H. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Saran kami kepada gubernur ke depan, sebelum dicabut, dalam waktu dekat ini tentunya harus dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru untuk membatasi sepeda motor," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra di Polda Metro Jaya, Rabu (10/1/2018).
Aturan baru yang diusulkan Halim, yakni sistem ganjil-genap yang sudah diterapkan kepada masyarakat yang menggunakan mobil pribadi.
"Jadi tidak serta-merta langsung di los kan kendaraan tersebut lewat Thamrin, tapi ada pembatasan lagi dengan ganjil-genap. Sementara yang di Thamrin dulu dan Bunderan HI, sesuai dengan yang dilarang, pelarangan," kata Halim.
Baca Juga: Diduga Hambat Penyidikan e-KTP, KPK Tersangkakan Fredrich Yunadi
Halim berharap, Anies bisa secepatnya membuat terobosan baru untuk mengantisipasi masalah kemacetan setelah aturan larangan sepeda motor dicabut MA.
"Itu yang kita harapkan dari gubernur untuk mengeluarkan lagi Peraturan Gubernur yang baru," kata dia.
Sebelumnya, MA telah mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).
Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin menyatakan, Pasal 1 dan Pasal 3 Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Baca Juga: Tunda HGB Pulau Reklamasi, Sandi: Kami Serius Hentikan Reklamasi
