Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan partainya sedang mencermati perkembangan kasus beredarnya foto seronok mirip calon wakil gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan. Foto ini diduga memicu keinginan kandidat mundur dari pencalonan, beberapa hari menjelang pendaftaran ke KPUD Jawa Timur, 8 - 10 Januari.
"Kami lihat nanti, apakah benar info yang beredar itu. Karena sekali lagi, ini kan begitu banyak manuver politik dari banyak pihak," kata Hendrawan kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
PDI Perjuangan berhati-hati menanggapi perkembangan yang terakhir ini agar tidak gegabah mengambil sikap. Hendrawan mengatakan di era digital seperti sekarang, teknologi memungkinkan untuk merekayasa video dan foto serta menyebarkannya secara masif untuk mempengaruhi opini publik.
Ketika ditanya apakah itu artinya PDI Perjuangan belum percaya dengan foto itu, Hendrawan mengatakan: "Kami akan cermati terus karena bukan tidak mungkin foto-foto lain di provinsi lain dan sebagainya. Itu sebabnya, jangan mudah percaya. Kita harus kritis, baik media, baik partai."
Hendrawan tidak terkejut dengan berbagai manuver dalam dunia politik.
"Itu biasa dalam politik," kata dia.
Untuk mengantisipasi, Hendrawan mengutip pidato Ketua Umum PDI Perjuangan dalam deklarasi empat pasangan kepala daerah di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).
Waktu itu, Megawati mengingatkan kalau lenyapnya etika dalam politik membuat penghalalan segala cara untuk mencapai kemenangan di bursa pemilu.
"Tradisi musyawarah sepertinya tak masuk lagi dalam pembicaraan politik. Yang ada politik digunakan untuk merebut kekuasaan tanpa etika, keberadaban. Kita sebarkan SARA, kebencian sehingga kemenangan didapat segala cara," kata Megawati ketika itu.
Hendrawan menekankan: "Etika politik. Jadi, politik persaudaran, politik dalam rangka membangun, harus dikedepankan."
Sore nanti, jam 16.00 WIB, para ketua PDI Perjuangan akan kumpul di DPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan ini sudah rutin mereka lakukan tiap Kamis dan Jumat setiap pekan.
Agenda pertemuannya mengenai persiapan mengikuti pilkada.
"Agenda dalam kaitan degan pilkada. Pendaftaran dilakukan tanggal delapan. Jadi partai-partai politik itu harus selesaikan pekerjaan rumahnya paling lambat tnggal 7. Hari Minggu."
Termasuk kasus yang terjadi di Jawa Timur, kata Hendrawan, juga akan dibahas.
