Infografis
"Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya. Yang ketiga ketersediaan infrastruktur, ya, infra di sekitar wilayah tersebut. Meskipun kita membangun kota baru tapi akan lebih efisien natinya kalau kota baru tersebut berapa jarak yang tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan," kata Bambang.
Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, Bappenas sendiri kini siap menunggu arahan selanjutnya dari Presiden sembari melakukan kajian lebih detil.
"Nanti itu Bapak Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detail termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan segala macam," ujar Bambang.
Selain itu, ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibukota dapat terealisasi lebih cepat.
Baca Juga: Pengamat Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara Mubazir
"Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut," kata Bambang.
Pemindahan ibu kota diperlukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno.
