Infografis
Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menyampaikan hasil kajian awal pemindahan Ibu Kota. Hasil kajian itu juga telah diserahkan langsung oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjnegoro kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/2018) kemarin.
Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi SP mengatakan, bahwa rencana pemindahan Ibu Kota itu belum dibahas oleh Presiden.
"Belum dibahas di dalam rapat kabinet, baik rapat terbatas maupun rapat kabinet khusus. Jadi belum ada informasi lanjutan," kata Johan saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2018).
Diberitakan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Baca Juga: Pengamat Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara Mubazir
"Anggarannya sudah kami buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti lebih dari Rp1 triliun," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis siang.
Bambang menuturkan, untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.
"Kita dalam diskusi penyiapan kajian kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta," kata Bambang.
Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/2017) lalu.
"Ya hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada Presiden, ya, arahannya kita akan bahas lebih detail lagi," ujar Bambang.
Baca Juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Fokus Bangun Jakarta
Ia mengatakan, kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan lokasi ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Menurutnya, ketiga kandidat lokasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.
