Infografis
Suara.com - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) membeberkan sejumlah nama yang diprediksi meramaikan di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Nama-nama tersebut merupakan calon alternatif yang akan diprediksi bersaing dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Sejak November sampai mendekati tahun baru kami berkali kali melakukan focus group discussion," ujar Pendiri Kedai Kopi Hendri Satrio Satrio di kawasan Pecenongan, Jakarta Rabu (3/1/2018).
Hendri menuturkan 15 nama calon presiden tersebut merupakan hasil survei sejak November hingga Desember 2017.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Pagi Ini Bertolak ke Kuching
Ke-15 nama itu adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Tak hanya itu, nama-nama lain yang akan meramaikan di Pilpres 2019 yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rizal Ramli dan Gubernur NTB Tuan guru Bajang Zainul Majdi.
Tak hanya itu, Hendri menuturkan nama-nama tersebut berat untuk bersaing dengan Jokowi dan Prabowo di 2019.
"Posisi Jokowi saat ini memang masih terlalu kuat bagi penantangnya, makanya saya menggunakan istilah meramaikan 2019. Prabowo kemungkinan akan memainkan berbeda, mungkin sebagai king maker ya, belia kan tercatat lebih sukses jadi king maker, Jokowi adalah buktinya," kata Hendri.
Hendri menambahkan, nama-nama yang lain yang beredar juga berpeluang menjadi calon Wakil Presiden atau penantang Jokowi.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan
"Hanya saja keputusan siapa pendamping Jokowi ya ada pada Jokowi. Kondisi ini memang berbeda dengan 2014 saat Jokowi harus mengikuti saran partai pengusungnya untuk urusan cawapres. Saat ini dengan elektabilitas menjulang Jokowi bisa memilih wakilnya sendiri," tandasnya.
