Infografis
Pemerintah membahas tata kelola satelit agar sinkron dengan perkembangan mutakhir.
"Soal satelit. Pengaturan satelit diorbit itu kan kita tata lagi. Dengan perubahan lingkungan, teknologi, kepentingan," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai rapat terbatas dengan menteri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).
Wiranto menambahkan dibutuhkan terobosan untuk tata kelola satelit untuk menguntungkan pembangunan nasional.
"Kita menata lagi orbit-orbit satelit itu supaya bisa singkron ya, dengan rencana pemerintah membangun ke depan."
Wiranto menambahkan dibutuhkan terobosan untuk tata kelola satelit untuk menguntungkan pembangunan nasional.
"Kita menata lagi orbit-orbit satelit itu supaya bisa singkron ya, dengan rencana pemerintah membangun ke depan."
"Apalagi sekarang kita udah masuk ke era digital kan, sehingga kita nggak bisa. Kalau bicara soal teknologi nggak bisa kita terpaku kepada apa yang sudah ada. Harus ada terobosan-terobosan baru yang menguntungkan pemerintah dan menguntungkan pembangunan nasional, itu aja."
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menambahkan pembahasan satelit fokus pada izin yang akan segera habis.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menambahkan pembahasan satelit fokus pada izin yang akan segera habis.
"Jadi ada tujuh titik yang ada orbit satelit, yang 2020 habis. Tujuannya, bagaimana menjaga kepentingan kita untuk internet lebih tersedia dan semua. Itu memang orbit Indonesia," kata Rini yang juga hadir dalam rapat terbatas di kantor Wiranto.
