Infografis
Suara.com - Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto memuji komposisi anggotanya. Tim dari tiga orang laki-laki (termasuk Bambang) dan dua perempuan.
"Kalau komposisinya di lihat juga menarik. Pak Oegroseno penegak hukum, saya juga mantan penegak hukum, banyak di aktivis anti korupsi dan HAM," ujar Bambang di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/1/2018). Oegroseno merupakan mantan Wakil Kepala Polri.
"Ada Bu Nur yang HAM, ada peneliti Bu Tatak dan ada yang dari birokrasi. Ini komposisi yang menarik, berusaha mengintegrasikan beberapa bidang, elemen penting di masyarakat untuk menjadi bagian penting mendorong pemerintah," Bambang menambahkan.
Nur yang dimaksud Bambang yaitu mantan kader PKB yang kini jadi aktivis hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana.
Dua anggota tim lainnya, ahli tata pemerintahan Tatak Ujiati dan mantan ketua TGUPP Muhammad Yusuf.
"Selama ini bicara korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM. Ini saatnya Pemda bicara tentang HAM diintegrasikan dengan pencegahan korupsi," kata Bambang.
Kehadiran Oegroseno, menurut Bambang, dapat meminimalisir potensi ketegangan. Ketegangan yang dimaksud Bambang merujuk pada pengalamannya penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK.
"Belajar pengalaman di KPK, belajar dengan teman-teman di birokrasi bahwa tidak ada yang perlu ditakuti untuk memuliakan pemerintahan, ini untuk kepentingan warga dan kota Jakarta," katanya.
Bambang berharap TGUPP bidang pencegahan korupsi tidak menimbulkan masalah baru bagi satuan kerja perangkat daerah. Sebaliknya, dia ingin tim ini bersinergi dengan pegawai pemerintah.
"Jadi saya mau melaporkan sebelum kami memutuskan ini, pak gubernur mendiskusikan lebih lanjut, kami juga mendapat insight, informasi, masukan dari teman-teman NGO yang dibidang anti korupsi dan HAM," kata dia.
Ia ingin program pencegahan korupsi bisa menjadi program yang bersifat sistemik dan sistematis.
"Ide-idenya, bagaimana membangun sistem lebih baik, bisa dari masyarakat yang kemudian ditempel pada sistem. Kalau kita cuma membuat pencegahan anti korupsi itu sekedar program, tapi kalau gerakan sosial pencegahan korupsi ini yang menjadi menarik," katanya.
Bambang mengajak masyarakat, terutama PNS, mendukung program ini.
"Mohon jadi bagian penting dalam membangun gerakan pencegahan anti korupsi. Tanpa ibu dan bapak dan teman-teman SKPD, LSM, dan media, kita tidak ada gunanya," kata Bambang.
Profil tim TGUPP bidang pencegahan korupsi
Bambang Widjojanto
Bambang (58) adalah pimpinan KPK periode 2011-2015. Paska di KPK mengambil post doctoral program (2016-2017) di Jepang. Sementara gelar doktor diraihnya dari Universitas Padjadjaran dan sarjana hukumnya dari Universitas Jayabaya pada 2009.
Bambang aktif menjadi pengajar di Universitas Trisakti dan Senior Partner Lawyer di WSA Law Firm. Sebelumnya Bambang merupakan aktivis LSM antara lain: Ketua Dewan Pengurus YLBHI tahun 1995-2000, Direktur LBH Papua dan Pembela LBH Jakarta.
Ia juga menjadi pendiri ICW, Kontras, KRHN serta menjadi konsultan di berbagai lembaga.
Nursyahbani
Nursyahbani (62) adalah aktivis LSM perempuan dan Hak Asasi Manusia. Nursyahbani menyelesaikan pendidikan hukum dari Universitas Airlangga. Ia merupakan Sekjend pertama dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Pemilu tahun 2004 ia terpilih dalam Pemilu dan menjadi anggota DPR RI periode 2004 – 2009 mewakili PKB. Nursyahbani menjadi pendiri dari beberapa LSM antara lain PGR, KPI dan LBH APIK.
Oegroseno
Oegroseno (61) adalah Wakil Kepala Polri tahun 2013 - 2014. Ia menyelesaikan pendidikan Akademi Kepolisian pada tahun 1978.
Sepanjang kariernya Oegroseno memegang jabatan-jabatan strategis di Kepolisian antara lain Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Kepala Polisi Daearah Sumatera Utara, Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.
Mohammad Yusup
Yusup (63) adalah ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan periode 2014 - 2017. Sebelum bergabung dalam TGUPP, Yusup telah berpengalaman sebagai Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPKP Prinvinsi Sumatera Utara.
Yusup memiliki keahlian dalam bidang audit forensik dengan sertifikasi Certified Forensic Auditor, Chartered Accountant, dan Certified Fraud Examiner. Beberapa pengalaman kerja lain adalah Ketua Tim Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan BPKP Tahun 2010 dan Ketua POKJA Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik. Saat ini, Yusup sedang menempuh pendidikan doktor di bidang Ilmu Manajemen.
Tatak Ujiyati
Ujiyati (47) adalah peneliti ahli Tata Pemerintahan yang Baik atau good governance. Tatak menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di UGM dan Master di jurusan pembangunan sosial Universitas Ateneo de Manila Filipina. Ia pernah bekerja sebagai governance specialist di ADB dan Oxfam serta menjadi Direktur Advokasi di Save the Children.
Tatak membangun Governance Index bersama dengan PGR pada tahun 2010 untuk menilai kinerja pemerintah propinsi di Indonesia
