BW Senang dengan Komposisi Anggota Tim Antikorupsi Anies

Rabu, 03 Januari 2018 | 12:48 WIB
BW Senang dengan Komposisi Anggota Tim Antikorupsi Anies
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menemui Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Kamis (30/11/2017). Bambang datang bersama aktivis perempuan dan HAM Nursyahbani Katjasungkana. [Suara.com/Dwi Bowo Rahardjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto memuji komposisi anggotanya. Tim dari tiga orang laki-laki (termasuk Bambang) dan dua perempuan.

"Kalau komposisinya di lihat juga menarik. Pak Oegroseno penegak hukum, saya juga mantan penegak hukum, banyak di aktivis anti korupsi dan HAM," ujar Bambang di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/1/2018). Oegroseno merupakan mantan Wakil Kepala Polri.

"Ada Bu Nur yang HAM, ada peneliti Bu Tatak dan ada yang dari birokrasi. Ini komposisi yang menarik, berusaha mengintegrasikan beberapa bidang, elemen penting di masyarakat untuk menjadi bagian penting mendorong pemerintah," Bambang menambahkan.

Nur yang dimaksud Bambang yaitu mantan kader PKB yang kini jadi aktivis hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana.

Dua anggota tim lainnya, ahli tata pemerintahan Tatak Ujiati dan mantan ketua TGUPP Muhammad Yusuf.

"Selama ini bicara korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM. Ini saatnya Pemda bicara tentang HAM diintegrasikan dengan pencegahan korupsi," kata Bambang.

Kehadiran Oegroseno, menurut Bambang, dapat meminimalisir potensi ketegangan. Ketegangan yang dimaksud Bambang merujuk pada pengalamannya penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK.

"Belajar pengalaman di KPK, belajar dengan teman-teman di birokrasi bahwa tidak ada yang perlu ditakuti untuk memuliakan pemerintahan, ini untuk kepentingan warga dan kota Jakarta," katanya.

Bambang berharap TGUPP bidang pencegahan korupsi tidak menimbulkan masalah baru bagi satuan kerja perangkat daerah. Sebaliknya, dia ingin tim ini bersinergi dengan pegawai pemerintah.

"Jadi saya mau melaporkan sebelum kami memutuskan ini, pak gubernur mendiskusikan lebih lanjut, kami juga mendapat insight, informasi, masukan dari teman-teman NGO yang dibidang anti korupsi dan HAM," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI