Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membantah tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan soal penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kalau koordinasi, kita ke semua, dan kita akan terus tingkatkan koordinasi. Dan kami tentunya membuka kesempatan untuk masukan-masukan, dan itu akan ditanggapi dan kaji," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jalan, Selasa (2/1/2018).
Pemerintah DKI mulai melakulan penutupan Jalan Jati Baru Raya, Jumat (22/12/2017) lalu. Saat itu dimulai penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama pemerintah DKI. Penutupan itu dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
Penutupan jalan yang dilakukan pemerintah DKI, tidak dilakukan selama 24 jam dan masih dalam tahap uji coba. Politikus Partai Gerindra itu perbolehkan Pedagang Kaki Lima berjualan di jalan karena tidak ingin pedagang merugi karena tidak dapat pemasukan.
Baca Juga: Seminggu Penataan Tanah Abang, Kemacetan Diklaim Berkurang
"Karena ini bukan kebijakan yang permanen, tapi sementara. Fokus kami sesuai permintaan Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk memberantas kemiskinan, dan ketimpangan kebijakan," kata Sandiaga.
Dengan banyaknya pedagang, Sandiaga mengklaim tingkat pengangguran di Jakarta bisa berkurang. Dengan begitu, pemerimtah bisa membantu rakyat kecil.
"Tidak ada angka kemiskinanan tambahan, jangan sampai ketimpangan kita semakin melebar," kata Sandiaga.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak setuju kalau PKL berjualan di jalan raya. Dia mempertanyakan kebijakn pemerintah DKI yang menutup akses transportasi di Jalan Jati Baru Raya, sehingga justru menyulitkan pengguna jalan. 'Terobosan' Anies-Sandi itu membuat macet.
Baca Juga: Penataan PKL Tanah Abang, Ada yang Pro dan Kontra, Ini Alasannya
