Infografis
Suara.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Partai Likud yang berkuasa di Israel, karena menyetujui proposal aneksasi wilayah Tepi Barat milik Palestina.
Partai besutan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu, Senin (1/1/2017), menyetujui proposal pemerintah yang mau menjadikan Tepi Barat sungai Jordan sebagai teritori Israel.
“Kami harus membuat keputusan penting selama 2018, termasuk menimbang Israel bertanggungjawab atas pelanggaran hukum internasional mengenai Tepi Barat,” kata Mahmoud seperti disiarkan kantor berita Palestina, WAFA.
Baca Juga: Ini 3 Pengaruh Media Sosial yang Bikin Boros
Abbas menilai, Partai Likud dan pemerintah Israel tak bakal berani menganeksasi Tepi Barat kalau tak ada dukungan Amerika Serikat (AS) di belakangnya.
Ia juga mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan terhadap "hasutan Israel terhadap hak rakyat Palestina".
Pada Ahad (24/12), Palestina mengecam rencana Israel untuk membangun 300 ribu unit permukiman baru di Jerusalem Timur, dan pada saat yang sama berkirar akan mempertimbangkan kajian menyeluruh mengenai proses perdamaian.
Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan, rencana aneksasi dan pembangunan permukiman itu merupakan proyek kolonialisme Israel.
Program kolonial itu berani dijalankan Israel setelah Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Baca Juga: Intimidasi Toko Obat, Anggota FPI Ditahan Polisi
Karenanya, Kementerian Palestina menganggap Trump sepenuhnya bertanggungjawab atas setiap tindakan baru yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.
Proposal aneksasi itu sendiri, seperti dilansir Middle East Monitor, menjadi dasar PM Netanyahu untuk menganeksasi dan mengesahkan legalitas pembangunan perumahan Israel di Tepi Barat.
Setelah disetujui Partai Likud, proposal itu akan diajukan ke Knesset, parlemen Israel, dan bakal dibahas dalam tiga sesi persidangan sebelum disetujui.
Kelak kalau proposal itu jadi disahkan, maka Israel diyakini akan mengebut proyek pembangunan perumahan warga di wilayah Tepi Barat. Mereka menargetkan ada jutaan rumah baru untuk warga Israel.
Lembaga Riset Tanah Palestina (LRC) mengungkapkan, Israel merampas sekitar 2.500 hektar tanah milik Palestina, menghancurkan 500 bangunan, dan mendirikan delapan pemukiman Yahudi sepanjang 2017.
Laporan mereka menunjukkan Israel merampas tanah Palestina dengan "tujuan militer" dan "berniat membangun pemukiman Yahudi" di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
LRC juga mencatat sebanyak 900 insiden kekerasan dan serangan oleh pasukan Israel di wilayah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
Menurut badan-badan hukum Israel dan Palestina, aktivitas pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meningkat tiga kali lipat pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.
Organisasi Peace Now juga mengatakan, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 1.982 rumah pada 2015; 2.629 rumah pada 2016; dan, pada 2017 sebanyak 6.500 rumah.
Menteri Fasilitas Umum dan Perumahan Israel, Yoav Galant, pada 24 Desember lalu mengumumkan rencana pembangunan 300.000 rumah baru di Yerusalem Timur dengan nama proyek "perumahan di tanah Yerusalem yang bersatu, ibu kota Israel".
Aktivitas pembangunan perumahan Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem itu, dianggap menjadi salah satu rintangan terbesar yang menghalangi proses perdamaian Israel-Palestina.
Perundingan perdamaian antara kedua belah pihak itu terhenti pada April 2014.
Di bawah kepemimpinan PM Bejamin Netanyahu, pemerintah Israel menggenjot pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan yang diperebutkan Israel dan Palestina.
Sejak 1967, Israel meresmikan 131 perumahan di Tepi Barat, 10 di Yerusalem Timur dan 116 di lembah Tepi Barat.
