Infografis
Dan hal itu didorong oleh tujuan akhir yang hendak dicapai dalam sebuah pemilihan, yaitu mendapatkan kekuasaan politik yang besar dan menggiurkan.
Karena itu, dia mengatakan, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, maka kejahatan politik uang dan SARA, sama-sama menimbulkan daya rusak yang tingggi pada tatanan demokrasi, budaya dan tradisi masyarakat yang pada gilirannya mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
"Ancaman pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku kejahatan poltik uang dan SARA di dalam UU Pilkada dan UU Pilpres, merupakan sebuah grand design kekuatan politik tertentu di DPR yang berusaha membangun kekuatan politik identitas, melalui Pilkada dan Pilpres untuk tujuan jangka panjang. Sementara pemerintah berada di posisi kecolongan ketika mengesahkan UU Pilkada dan Pilpres," tutur Petrus.
Petrus memprediksi, isu SARA bisa menimbulkan efek jangka panjang, karena antar pemilih dibenturkan pada persoalan primordial atas dasar ideologi, budaya, asal usul dan lain sebagainya.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Klaim Angka Kriminalitas Turun di 2017
Sehingga warga masyarakat, lanjutnya, akan terbelah secara sosial budaya karena pertentangan dalam perbedaan politik identitas yang dipertajam.
"Isu politik uang dan isu SARA dalam Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, diprediksi memiliki efek domino di berbagai daerah lain dalam Pilkada dan Pilpres mendatang secara dramatis. Sejumlah Pilkada/Pilgub 2018 yang diprediksi akan membanjirnya isu politik uang dan SARA adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Papua, NTT dan sebagainya," tutupnya.
