Infografis
Suara.com - Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nurwahid mengingatkan pemerintah waspada atas kejadian penolakan terhadap sejumlah tokoh agama yang hendak berdakwah, seperti yang dialami Ustadz Abdul Somad baru-baru ini.
"Hendaknya pemerintah betul-betul waspada jangan sampai pihak ketiga yang ingin menunggangi isu seperti ini untuk memecah belah, antara umat Islam dengan negara, umat Islam dengan polisi, tentara, institusi negara," kata Hidayat di gedung MPR, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Menurut Hidayat pemerintah harus mampu membaca situasi dengan baik, kenapa terjadi penolakan terhadap ulama yang hendak berdakwah. Jangan-jangan penolakan-penolakan itu ada yang mengorganisir, kata Hidayat.
"Mestinya Ustadz Somad diajak oleh pemerintah, dirangkul pemerintah menjadi bagian dari "mencerahkan" umat Islam dalam konteks keindonesiaan, mencerahkan umat Islam untuk menghadirkan Islam yang moderat dan Islam yang tidak terpengaruh dengan ISIS," tutur Hidayat.
Peristiwa penolakan Hongkong terhadap kedatangan Abdul Somad pada Minggu (24/12/2017), menurut dugaan Hidayat bisa jadi karena Hongkong menganggap Abdul Somad memiliki kaitan dengan ISIS.
Hidayat menekankan dalam situasi seperti ini, mestinya pemerintah membuktikan bahwa Islam di Indonesia tidak ada kaitan dengan terorisme.
Pemerintah, kata dia, mestinya memberikan panggung kepada para penceramah, seperti Abdul Somad yang selalu memberi peringatan kepada umat Islam agar tak terpengaruh dengan paham-paham radikalisme.
"Kan malah bagus oleh pemerintah diajak dan makanya jangan dilarang-larang dan di Gambir itu kita sangat menyesalkan, mengapa bisa terjadi seperti itu, di Jakarta lagi," kata Hidayat.
