Infografis
Suara.com - General Manager PLN Wilayah Kalbar, Richard Safkaur mengatakan 99 persen gangguan listrik selama 2017 di beberapa kabupaten disebabkan oleh kawat layangan mengenai jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 150 kV.
"Banyaknya pemain layang - layang menggunakan kawat di sekitar jaringan transmisi 150 kV merupakan tantangan berat kami," ujarnya di Pontianak, Jumat (29/12/2017).
PLN akan mengantisipasi dengan melakukan razia layangan. Razia itu akan dilakukan bersama tentara setempat.
Beberapa masyarakat yang terjaring operasi ini diedukasi dan berjanji tidak akan bermain layangan di sekitar jaringan PLN karena selain berbahaya juga melanggar peraturan daerah tentang larangan bermain layangan.
Baca Juga: Sempat Diganggu Insiden Mati Lampu, Owi/Butet Lolos ke 8 Besar
"Kami menjalin kerja sama dengan personel TNI, Polri dan Ombudsman untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya kawat layangan bagi penyaluran energi listrik untuk masyarakat Kalbar. Kami mohon bantuan dari seluruh pihak terutama masyarakat, untuk turut berperan dalam menjaga keamanan pasokan listrik bagi masyarat terutama selama perayaan natal dan tahun baru," imbuh Richard.
Selain menjaga keandalan listrik ke pelanggan, dalam melaksanakan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan PLN juga menghimbau pelanggan untuk beralih ke listrik prabayar.
"Listrik prabayar atau listrik pintar adalah produk unggulan PLN dengan teknologi terbaru dimana pelanggan dapat mengontrol pemakaian listriknya secara lebih mudah. Untuk bermigrasi dari listrik pasca bayar ke prabayar pelanggan tidak dibebankan biaya penggantian maupun pemasangan apapun. Pelanggan hanya perlu membeli token perdana sesuai dengan kebutuhan listrik di rumahnyan," jelas dia.
Ia menambahkan sejauh ini banyak pelanggan di Kalbar yang sudah menggunakan listrik prabayar. Masyarakat merasa rekening listriknya lebih transparan karena tidak ada petugas PLN yang melakukan catat meter seperti pada listrik pasca bayar.
Menurutnya berdasarkan catatan pengaduan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Kalbar mayoritas masyarakat Kalbar mengeluhkan kesalahan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga rekening listriknya membengkak dan membebani pelanggan.
Baca Juga: 'Mati Lampu' saat Jokowi ke Rumah Calon Besan, Paspampres Panik
"Untuk menghindari resiko kesalahan pencatatan meter masyarakat lebih baik beralih menggunakan listrik voucher atau prabayar. Selain itu, pada listrik voucher biayanya lebih murah karena tidak ada biaya beban atau abonemen dan biaya keterlambatan rekening," jelas dia. (Antara)
