Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta mengklarifikasi data yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat acara Musrenbang RPJMD 2017-2022 kemarin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Tuty Kusumawati membantah pernyataan Sri Mulyani soal anggaran belanja kesehatan dan pendidikan yang dialokasikan DKI dianggap masih di bawah standar yang sudah ditentukan.
"Mengenai data-data yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan pada kenyataannya itu berbeda dengan data yang ada pada kita," ujar Tuty di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).
Tuty menyebut tim teknis Menkeu tidak memberikan data yang tepat. Sebab, data tersebut berbeda dengan yang dimiliki pemerintah DKI.
Baca Juga: Cegah Korupsi Anggaran Pendidikan, Mendikbud Datangi KPK
"Kami sebeneranya berharap, tim teknis (Menkeu) yang menyiapkan data-data yang akan disampaikan bu menteri dapat memberikan klarifikasi dulu dengan kami, sebelum data-data itu dipublikasi secara luas," kata Tuty.
Proporsi Belanja Pendidikan
Tuty menjelaskan porsi belanja pendidikan DKI di APBD Jakarta tahun 2017 yang benar sebesar 30,04 persen. Sedangkan pada APBD Jakarta 2018 sebesar 30,58 persen. Sedangkan Menkeu, kata Tuty, menyebutkan porsi belanja pendidikan DKI tahun 2017 sebesar 8,8 persen.
"Yang benar (data) yang ada pada kami, di DKI Jakarta alokasi anggaran untuk pendidikan pada tahun 2017 dan tahun 2018 itu selama dua tahun berturut menembus angka 30 persen," kata Tuty.
Adapun komponen perhitungannya terdiri dari belanja langsung pada dinas pendidikan, belanja langsung diluar dinas pendidikan yang menghasilkan output menunjang pendidikan.
Baca Juga: Rizal Sindir Anggaran Pendidikan Besar Tapi Kualitas Jeblok
Kemudian ada juga belanja tidak langsung pada dinas pendidikan dan belanja tidak langsung pada SKPD yang menunjang pendidikan juga dijumlahkan
