Infografis
Suara.com - Bangladesh dan Myanmar pada 23 November 2017 menyepakati pemulangan atau reptariasi pengungsi Rohingya, untuk segera memulai proses pemulangan warga Rohingnya yang melarikan diri ke Bangladesh.
Menyusul tekanan internasional, Myanmar sepakat akan memulihkan situasi di negara bagian Rakhine bagian utara dan mendorong pengungsi Rohingya kembali dengan sukarela dan selamat ke rumah mereka masing-masing.
Ironisnya, Myanmar mengajukan syarat. Mereka hanya mau menerima pengungsi Rohingya jika mereka memiliki bukti-bukti pernah tinggal di negara itu.
Nyatanya, sebagian besar warga Rohingya kesulitan mendapatkan surat identitas di Myanmar karena sejak puluhan tahun silam diabaikan dan dicampakkan pemerintahnya sendiri.
Baca Juga: 730 Bocah Rohingya Dibunuh Militer Myanmar
"Saya tidak percaya pemerintah Myanmar karena ini sudah menjadi sejarah yang panjang tentang kebohongan mereka, sejak Myanmar mendapat kemerdekaan pada tahun 1947," kata Humidor kepada Antara di Cox's Bazar, Banglaesh, Senin (25/12).
Humidor adalah pengungsi Rohingya yang mendapatkan gelar sarjana dari ilmu Islam dan Al Qur'an, serta sempat mengambil kursus pendek jurnalistik. Selama ini, ia aktif menyuarakan nasib etnis Rohingya lewat blog.
"Menurut saya, repatriasi bukan hal yang tepat saat ini untuk kami, terutama setelah puncak kekerasan yang mereka lakukan terhadap etnis Rohingya tahun ini. Myanmar belum menyiapkan apa-apa, sementara pengungsi sudah tidak memiliki apa-apa. Apa fasilitas yang akan mereka berikan? Apakah lahan dan properti warga Rohingya akan diberikan kembali ke mereka? Ini belum selesai," jelas Humidor.
Ia mengatakan saat ini pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi memprihatinkan meskipun ditampung dalam pengungsian.
"Mereka hanya bisa bertahan hidup saja. Ini lah kenapa saya bilang belum saatnya pemulangan pengungsi sekarang. Karena saya pesimistis pemerintah Myanmar dapat memberikan hak-hak kami, fasilitas, dan memberikan optimisme kepada kami," ujar pria berusia 30 tahun itu.
Baca Juga: Pengungsi Rohingya Masih Mengalir ke Bangladesh
Kamp pengungsian, kata Humidor, juga bukan tempat yang lebih baik untuk orang-orang Rohingya. Tetapi untuk kembali ke Myanmar tanpa jaminan pemenuhan hak dan martabat etnis Rohingya tidak akan memberikan hidup yang lebih baik bagi etnis Rohingya.
Ia berharap organisasi internasional terus mendesak pemerintah Bangladesh dan Myanmar untuk memberikan jaminan yang kuat bahwa pengungsi Rohingya bisa kembali ke Myanmar bersama hak-hak dan martabat mereka.
"Meskipun di pengungsian kalian memberikan mereka makanan sampai bangunan besar, mereka tidak merasakan seperti di rumah. Mereka semua berharap bisa kembali ke negara mereka tetapi dengan hak-hak dan martabat yang utuh," kata Humidor.
Pembersihan etnis Rohingya Mokhtar Ahmad (30) juga menegaskan tidak ingin kembali ke Myanmar jika kondisi yang mereka terima nanti masih sama dengan keadaan sebelum mereka mengungsi ke Bangladesh.
"Kalau bisa hidup layak, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa beraktivitas tanpa dibatasi, saya mau kembali. Kalau tidak dan masih sama seperti dulu, saya tidak mau," kata Mokhtar yang sempat ditembaki tentara Myanmar saat rumahnya dibakar.
Sebelum mengungsi ke Bangladesh bersama kedua orang tuanya, Mokhtar pernah bekerja enam tahun di Malaysia.
"Tetapi saya tidak percaya," tambahnya soal janji Myanmar memulangkan pengungsi Rohingya dari Bangladesh.
Emam, pengungsi Rohingya lainnya, setali tiga uang dengan Mokhtar. Emam malah sangat yakin pemerintah Myanmar ingin melenyapkan etnis Rohingya.
"Mereka ingin menghabisi etnis Rohingya. Menurut saya, pemerintah Myanmar tidak akan pernah berpihak kepada Rohingya. Saya juga tidak percaya kalau Aung San Suu Kyi bisa mengatasi krisis Rohingya," tutur Emam.
Meski pesimistis, Emam masih menyimpan mimpinya untuk bisa kembali ke tanah airnya.
"Jika saja krisis Rohingya ini benar-benar bisa selesai, saya ingin pindah ke kampung halaman saya. Biar bagaimana un, itu adalah tanah kelahiran saya," kata Emam.
Nestapa ratusan ribu anak Rohingya Arus pengungsi per minggu dalam krisis Rohingya adalah yang tertinggi sejak genosida etnis Tutsi oleh Hutu di Rwanda, Afrika, pada 1994.
PBB menyebutnya arus pengungsi Rohingya paling cepat berkembang di dunia dan sekaligus mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia. PBB juga mengatakan Rohingya sebagai etnis yang paling menderita dan paling ditindas. [Antara]
