Dipermalukan di PBB, Runtuhnya Predikat 'AS Negara Super Power'

Reza Gunadha Suara.Com
Sabtu, 23 Desember 2017 | 11:40 WIB
Dipermalukan di PBB, Runtuhnya Predikat 'AS Negara Super Power'
Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengangkat tangan untuk menolak resolusi DK PBB yang diajukan Mesir terkait status Yerusalem pada Senin (18/12) di Markas PBB di New York. [AFP/Kena Betancur]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Amerika Serikat harus menanggung malu pada pekan ini, setelah deklarasi Presiden Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mentah-mentah ditolak mayoritas negara PBB.

Sebanyak 128 negara memberikan voting untuk menolak deklarasi Trump tersebut, dalam sidang istimewa Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017).

Hanya 9 negara yang memberikan voting mendukung deklarasi tersebut. sementara 35 negara lainnya memilih abstain dalam sidang itu.

Baca Juga: Tiga Tahun Diculik ISIS di Irak, Bocah Turki Bisa Diselamatkan

Sejumlah analis menilai, kekalahan memalukan AS di ajang PBB tersebut mengindikasikan negeri "Pakde Sam" itu tak lagi berpredikat "negara adi daya" setidaknya di kancah politik internasional.

Sebab, voting mengenai Yerusalem itu menunjukkan banyak negara yang sudah berani terang-terangan melawan kebijakan AS.

Voting itu juga menunjukkan ironi, sebab, seperti dilansir Rusia Today, Jumat (22/12), Trump awal pekan ini percaya diri mengatakan "Amerika akan kembali memimpin dunia", saat merilis dokumen strategi keamanan nasional.

Negara-negara sekutu AS di pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO), seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, juga justru menolak deklarasi tersebut.

Dalam sidang PBB itu, deklarasi AS hanya didukung oleh 9 negara yang terbilang kecil dan tak memunyai pengaruh politik dunia. Kesembilan negara itu ialah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.

Baca Juga: Palestina di Seberang Terlihat, Papua di Pelupuk Tak Tampak

Dua sekutu AS lainnya, yakni Kanada dan Australia, secara mengejutkan justru memilih abstain atau tak memihak dalam voting,

Diplomat AS Dikecam

Dipomat AS untuk PBB, Nikky Haley, turut menjadi target kecaman karena sejumlah pernyataannya sebelum dan sesudah sidang umum PBB tersebut.

Sebelum voting, Haley sempat mengunggah tulisan ke akun pribadinya di Twitter, yang dianggap banyak pihak sebagai ancaman.

"AS akan mencatat nama-nama," tulis Haley. Nama-nama yang dimaksud ialah negara-negara yang dianggap melawan  AS.

Setelah sidang, Haley memberikan pernyataan kepada media massa berisi kekecewaannya terhadp hasil voting.

"Saya sering bertanya-tanya mengapa, dalam menghadapi permusuhan seperti itu, Israel telah memilih untuk tetap menjadi anggota PBB. Hari ini merupakan jawabannya, bahwa Israel memilih tetap menjadi anggota PBB karena penting untuk membela diri sendiri," tukas Haley, seperti dilansir Freebeacon.com.

Haley lantas menilai PBB tidak menghormati AS karena "menyerang" keputusan negeri 'Paklik Sam' itu mengenai Yerusalem.

"Kami akan jujur kepada kalian. Ketika kami berkontribusi secara baik untuk PBB, ekspektasi kami tentunya ada pengormatan," klaimnya.

Haley berpendapat, AS kekinian tidak dihormati meski sudah banyak memberikan dana untuk PBB. Karenanya, ia mengancam bakal memotong dana bantuan untuk organisasi tersebut.

"Kami memiliki kewajiban untuk mengakui kapan modal politik dan keuangan kami habis digunakan. Kami memiliki kewajiban untuk menuntut lebih banyak dari investasi kami, jika investasi kami gagal. Kami berkewajiban menghabiskan sumber daya kami dengan cara yang lebih produktif," ancamnya.

"AS akan mengingat hari ini, hari ketika hak dan kedaulatan negeri kami diserang dalam sidang umum PBB," tandasnya.

Untuk diketahui, PBB akhirnya tak mengakui deklarasi Presiden Trump mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Penolakan dan pembuatan resolusi agar AS menarik kembali pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, disahkan dalam sidang majelis umum PBB, Kamis (21/12) waktu setempat.

Trump mendeklarasikan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12) dua pekan lalu. Deklarasi itu memicu bentrokan berdarah di Palestina dan dikecam warga dunia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI