Infografis
"Jika Indonesia memiliki sesuatu untuk disembunyikan dalam masalah hak asasi manusia di zaman sekarang ini, di era teknologi terbuka, semua orang akan tahu jika tuduhan semacam itu ada,” kata Sekretaris III Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB Ainan Nuran, saat Debat Umum Majelis Umum PBB ke-72, 25 September 2017.
Dalam persidangan itu, pelanggaran HAM di Papua menjadi perdebatan hangat.Isu itu muncul setelah pada 21 September, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai mendesak Dewan HAM PBB menyelediki kasus-kasus HAM di Papua.
Sikap para diplomat itu tampak membenarkan sindiran Pastor John Jonga yang juga peraih Yap Thiam Hien Award 2009 dalam seminar LIPI.
"Dalam penegakan hukum dan HAM, pemerintah (Jokowi) sudah bentuk tim waktu zamannya Pak Luhut (Luhut Pandjaitan). Tapi sampai saat ini tidak ada bunyi. Gerakannya kayak tidak ada apa-apa. Jadi apa yang mau diharapkan dari penegakan hukum. Satu pun tidak ada di zaman Jokowi. Masih ada penyisiran di Nduga. Ada 4 orang yang sudah ditembak, entah itu masih hidup atau sudah meninggal. Tetapi peristiwa ini menambah panjang korban pelanggaran HAM di Papua. Saya kira Papua tidak lebih penting daripada Palestina," demikian pernyataan lengkap John dalam seminar tersebut.
Baca Juga: 5 Kasus Kesehatan Menghebohkan Publik Sepanjang 2017 di Indonesia
