Partai Golkar segera menentukan sosok pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR di awal Januari 2018. Penentuan akan dilakukan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar sekaligus membahas keberadaan Fraksi Golkar di pansus hak angket DPR terhadap KPK.
"Insyaallah minggu pertama Januari sekaligus menentukan Calon Ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/ 2017).
Menurut Nurdin Golkar juga sedang mempertimbangkan akan memberi usulan di DPR agar PDIP mendapat kursi pimpinan legislatif.
Nurdin mengatakan tradisi di DPR RI selama ini, setiap partai pemenang pemilu biasanya mendapatkan kursi pimpinan DPR, namun kali ini, tradisi itu tak diberlakukan untuk PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu 2014-2019.
"Bukan kocok ulang, dari sahabat-sahabat kita PDIP. Memang PDIP partai pemenang pemilu, sebetulnya bukan tidak etis tapi tidak biasalah kenapa PDIP tidak mendapat kursi sebagai pimpinan DPR," ujar Nurdin.
Golkar akan mengusulkan supaya dilakukan perubahan terhadap UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD agar PDIP bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR. Tapi tidak merubah kursi ketua DPR.
"Tapi tidak untuk mengubah ketua DPR. Ketua DPR sudah merupakan jatah Partai Golkar berdasarkan pemilu yang lalu," kata Nurdin.
"Insyaallah minggu pertama Januari sekaligus menentukan Calon Ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/ 2017).
Menurut Nurdin Golkar juga sedang mempertimbangkan akan memberi usulan di DPR agar PDIP mendapat kursi pimpinan legislatif.
Nurdin mengatakan tradisi di DPR RI selama ini, setiap partai pemenang pemilu biasanya mendapatkan kursi pimpinan DPR, namun kali ini, tradisi itu tak diberlakukan untuk PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu 2014-2019.
"Bukan kocok ulang, dari sahabat-sahabat kita PDIP. Memang PDIP partai pemenang pemilu, sebetulnya bukan tidak etis tapi tidak biasalah kenapa PDIP tidak mendapat kursi sebagai pimpinan DPR," ujar Nurdin.
Golkar akan mengusulkan supaya dilakukan perubahan terhadap UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD agar PDIP bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR. Tapi tidak merubah kursi ketua DPR.
"Tapi tidak untuk mengubah ketua DPR. Ketua DPR sudah merupakan jatah Partai Golkar berdasarkan pemilu yang lalu," kata Nurdin.