Infografis
Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi keberadaan Fraksi Partai Golkar di dalam Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK.
"Nanti Insya Allah dalam rapat pleno kita akan melakukan evaluasi terhadap bejumlah hal berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara termasuk daripada langkah politik di DPR," kata Nurdin di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).
Sebagai pengurus inti di DPP Golkar, Nurdin mengatakan dirinya bakal memberikan pandangan bahwa Pansus hak angket harus segera diakhiri dan segera diambil kesimpulan atas apa yang telah ditemukan oleh pansus.
"Artinya harus segera mengambil kesimpulan. Artinya tidak perlu lagi berlama-lama. Agar tak menciptakan kebingungan terhadap rakyat Indonesia," ujar Nurdin.
Baca Juga: Golkar Masih Buka Peluang Ridwan Kamil, Pasangannya Dedi Mulyadi
Apalagi, lanjut Nurdin, Ketua Umum Golkar yang baru, Airlangga Hartarto memiliki komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK.
Sebab itu, Partai Golkar mendukung semangat KPK untuk memberantas korupsi.
"Oleh karena itu saya sebagai pengurus tentu akan mendorong supaya hak angket ini segera mengambil kesimpulan. Bukan memperlama, tapi segera mengambil keputusan sehingga ada kejelasan tentang kerja hak angket," tutur Nurdin.
Nurdin menerangkan, semangat awal dibentuknya Pansus hak angket adalah untuk memperkuat KPK. Namun, akibat politisasi terhadap kewenangan DPR, justru yang menonjol di mata publik bahwa Pansus hanya memperlemah KPK.
"Oleh karena itu Golkar tidak menginginkan hal seperti itu. Maka Insya Allah Golkar akan mendorong kepada panitia angket untuk segera mengambil kesimpulan. Nanti sesudah tahun baru (pleno) karena sekarang sudah musim liburan. Orang butuh istirahat apa lagi kita baru selesai Munaslub," kata Nurdin.
Baca Juga: Langkah Golkar Membangun Koalisi Besar di Pilkada Jabar
