Infografis
Suara.com - Jerman, bersama 21 negara anggota Uni Eropa lainnya mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta Amerika Serikat (AS) untuk menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Status Yerusalem harus dinegosiasikan antara orang Israel dan Palestina. Seharusnya tidak diputuskan," kata Kementerian Luar Negeri Jerman dalam sebuah pernyataan yang diposkan di Twitter dan dikutip Anadolu Agency, Jumat (22/12/2017).
"Oleh karena itu, hari ini, kami mendukung resolusi di PBB yang menggarisbawahi posisi penting kami,” kementerian tersebut menambahkan.
Baca Juga: Ditabrak Metromini, Driver Gojek Tewas Mengenaskan
Negara-negara kelas berat Uni Eropa seperti Perancis, Inggris, Italia dan Spanyol juga mendukung resolusi PBB, dan menekankan komitmen mereka terhadap solusi dua negara.
Austria, Belgia, Bulgaria, pemerintah Siprus Yunani, Yunani, Denmark, Estonia, Finlandia, Irlandia, Belanda, Luksemburg, Lituania, Malta, Portugal, Slowakia, Slovenia dan Swedia termasuk pemerintah Uni Eropa lainnya yang mendukung resolusi tersebut.
Anggota Uni Eropa membuat pernyataan bersama yang mendukung resolusi tersebut, dengan menggarisbawahi bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan antara Palestina dan Israel.
"Posisi negara kami terhadap Yerusalem tetap tidak berubah. Aspirasi kedua belah pihak harus dipenuhi dan harus ditemukan cara dalam dalam negosiasi untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Upaya Uni Eropa menyatukan satu suara gagal karena oposisi oleh beberapa negara anggota yang memiliki hubungan dekat dengan AS.
Baca Juga: Demokrat dan PDIP Saling Lempar Tanggungjawab Kasus Korupsi e-KTP
Anggota Uni Eropa lainnya yaitu Kroasia, Republik Ceko, Latvia, Polandia, Hungaria dan Rumania memilih untuk abstain.
Presiden AS Donald Trump sempat menggertak negara-negara yang menolak serta mengecam deklarasinya mengenai pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebelum sidang umum istimewa PBB.
Trump, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (21/12/2017), mengancam akan memotong bantuan AS ke negara-negara yang memberi voting 'setuju' pada resolusi PBB mengenai kecaman terhadap deklarasinya.
"Mereka menerima ratusan juta bahkan milaran dolar [dari AS], lalu mereka memberi voting melawan kita. Kami akan mengawasi voting tersebut. Biarkan saja mereka voting melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tak peduli," ujar Trump di Gedung Putih.
"Tidak mungkin mereka bisa voting melawan Anda, tapi Anda tetap memberikan jutaan miliar dolar seakan-akan Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan."
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sudah memberi peringatan dini ancaman AS ini sehari sebelum voting.
Dia mengunggah cuitan di Twitter, "AS akan mencatat nama-nama" sebelum voting dilakukan pada Kamis (20/12), untuk memastikan Washington memiliki hak untuk memilih lokasi kedutaan besar mereka.
Kurang dari dua minggu setelah Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv—kota di mana semua negara lain menempatkan fasilitas diplomatik utama di Israel—AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembangunan fasilitas diplomasi di Yerusalem.
Ke-14 negara anggota Dewan Keamanan lain memberi voting setuju dengan resolusi yang diinisiasi oleh Mesir ini, sebelum resolusi patah oleh veto dari AS.
Selanjutnya, Dewan bisa meminta sesi voting tambahan kepada Majelis Umum, bila negara-negara anggota yang lain memilih untuk mengabaikan ancaman Trump. Melalui sidang majelis umum itulah 128 negara menolak deklarasi Trump.
