Infografis
Suara.com - Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia akan digelar pada 27 Juni 2018. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, sangat penting bagi masyarakat untuk dibangunkan kesadaran bahwa saat ini sudah mulai tahapan-tahapan pilkada serentak, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan walikota.
Aher berpendapat, sosialisasi pilkada perlu dilakukan untuk mendongkrak angka partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, kata Aher, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh stakeholder bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang berimbas pada menurunnya jumlah masyarakat yang tidak memilih (golput).
"Tentu ada beberapa tonggak yang harus diketahui oleh masyarakat, diantaranya yang paling penting adalah tanggal dimana masyarakat harus datang untuk menyampaikan hak, sekaligus kewajibannya sebagai warga negara, yaitu mencoblos pada tanggal 27 Juni 2018. Itu yang paling penting," kata Aher, usai Peresmian Tahapan Pelaksanaan Pilgub Jabar Tahun 2018 "Medal Munggaran Pilgub Jabar 2018", di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, Selasa (5/12/2017) malam.
"KPU bertugas dengan stakeholder semuanya, termasuk Bawaslu, untuk memberikan sosialisasi semaksimal mungkin, sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi naik, sehingga otomatis yang tidak memilih (golput) menjadi turun," lanjutnya.
Aher menambahkan, masyarakat juga harus terus memantau proses Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan haknya tercatat dengan baik. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada persoalan setelah DPS ditutup.
Lebih jauh, Ketua KPU Pusat, Arief Budiman memastikan pilgub Jabar sudah siap digelar. Menurutnya, ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur siap atau tidaknya KPU Jabar menjalankan pesta demokrasi, yakni penyusunan aturan penyelenggaraan Pilgub oleh KPU Jabar, penyaluran anggaran pilkada ke KPU Kabupaten/Kota, dan kelengkapan anggota komisioner.
Arief menyatakan, Jabar dinilai sudah siap menggelar pilkada, dengan catatan pencairan anggaran harus dilakukan tepat waktu.
Arief juga berharap, pilgub Jabar dapat menjadi contoh yang baik bagi 170 daerah lainnya, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Bali dan Sulawesi Tengah yang perwakilan KPU-nya turut hadir pada acara untuk belajar dari Pilkada di Jawa Barat.
"Pesan saya, anggaran harus dicairkan secara cukup, dan tidak hanya cukup, tetapi juga harus tepat waktu. Mudah-mudahan pemilihan gubernur di Jabar bisa jadi contoh baik bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 170 daerah lain. Setidaknya Jabar sudah memberi satu contoh baik, yaitu penandatanganan NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) diselesaikan paling awal," ujar Arief dalam sambutannya.
