Infografis
Suara.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyarankan Pemerintah Provinsi Jakarta mengajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk mengakhiri polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
BANI merupakan lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Menurut Bambang pengajuan ke BANI merupakan salah satu langkah yang cepat untuk menghentikan polemik pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Kalau nggak ketemu, standing position jelas, setelah itu kalau ada konflik mediasi ya kan, yang paling cepat adalah ke BANI. Nah kalau ke pengadilan menghambat itu, proses lama sekali, lebih bagus ya ke BANI aja biar cepat gitu," ujar Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Baca Juga: RS Sumber Waras Tolak Kembalikan Rp 191 M, Ini Reaksi Sandiaga
Pernyataan Bambang menyusul belum ada titik temu antara Pemprov DKI dan Rumah Sakit Sumber Waras hal pengembalian kelebihan bayar atas pembelian tanah RS Sumber Waras sebesar Rp191 miliar. Bambang menuturkan kasus polemik pembelian lahan seperti RS Sumber Waras banyak terjadi di Indonesia.
"Banyak pasti banyak," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah melakukan pertemuan dengan Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras membahas polemik pembelian lahan RS Sumber Waras pada Selasa (19/12/2017).
Dalam pertemuan tersebut, pihak RS Sumber Waras, kata Sandiaga, tidak bisa mengembalikan pengembalian dana sebesar Rp 191 miliar yang telah diminta Dinas Kesehatan DKI, sebagai kelebihan bayar atas pembelian tanah RS Sumber Waras.
Sandiaga menuturkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta dan RS Sumber Waras tengah melihat segi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu menjelaskan jika RS Sumber Waras tidak mengembalikan pengembalian uang sebesar Rp 191 miliar kepada Pemprov, berarti menggunakan opsi pembatalan pembelian. Namun, kata Sandiaga, baik dirinya dan RS Sumber Waras masih ingin melakukan konsultasi.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Tunggu Opini WTP untuk Bangun RS Sumber Waras
