Infografis
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan akan mengevaluasi posisi Fraksi Golkar dalam panitia khusus hak angket terhadap KPK. Perkembangan ini terjadi setelah Airlangga Hartarto dipilih menjadi ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang ditahan KPK gara-gara terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Dalam rapat pleno mendatang tentu berbagai hal akan kita bicarakan, ya tergantung kebijakan ketua umum. Yang pasti Golkar akan bersahabat dengan rakyat, artinya apa yang jadi aspirasi rakyat diperjuangkan Partai Golkar. Tidak melihat kepentingan politik partai, tapi politik rakyat," kata Nurdin di Jakarta Convention Center Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017)
Hak angket terhadap KPK muncul setelah dalam rapat kerja Komisi III, KPK menolak permintaan untuk mengungkap isi rekaman berita acara pemeriksaan terhadap anggota DPR Miryam S. Haryani. Sebelum itu, Miryam mencabut BAP yang menyebutkan dia berada dalam tekanan DPR ketika bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi e-KTP. Tetapi, setelah itu, dia bilang ditekan penyidik lembaga KPK.
Nurdin mengatakan keberadaan pansus hak angket tidak boleh berlama-lama kalau tidak jelas.
"Jangan sampai hak angket berlama-lama, kemudian tidak ada jelasan, ya baik untuk institusi yang dibuatkan hak angket, maupun terhadap pandangan masyarakat. Oleh karena kita akan lakukan evaluasi," tutur Nurdin.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Aziz Syamsudin mengatakan pembahasan seputar pansus angket KPK akan segera dilakukan. Jika tidak sesuai kebijakan partai, akan dicabut.
"Mekanismenya itu kan dua kali masa sidang. Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan ketum apabila nanti hal-hal (negatif) dirasakan, nanti akan kita cabut saja. Kita hentikan untuk hak angket pansus itu," kata Aziz.
"Dalam rapat pleno mendatang tentu berbagai hal akan kita bicarakan, ya tergantung kebijakan ketua umum. Yang pasti Golkar akan bersahabat dengan rakyat, artinya apa yang jadi aspirasi rakyat diperjuangkan Partai Golkar. Tidak melihat kepentingan politik partai, tapi politik rakyat," kata Nurdin di Jakarta Convention Center Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017)
Hak angket terhadap KPK muncul setelah dalam rapat kerja Komisi III, KPK menolak permintaan untuk mengungkap isi rekaman berita acara pemeriksaan terhadap anggota DPR Miryam S. Haryani. Sebelum itu, Miryam mencabut BAP yang menyebutkan dia berada dalam tekanan DPR ketika bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi e-KTP. Tetapi, setelah itu, dia bilang ditekan penyidik lembaga KPK.
Nurdin mengatakan keberadaan pansus hak angket tidak boleh berlama-lama kalau tidak jelas.
"Jangan sampai hak angket berlama-lama, kemudian tidak ada jelasan, ya baik untuk institusi yang dibuatkan hak angket, maupun terhadap pandangan masyarakat. Oleh karena kita akan lakukan evaluasi," tutur Nurdin.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Aziz Syamsudin mengatakan pembahasan seputar pansus angket KPK akan segera dilakukan. Jika tidak sesuai kebijakan partai, akan dicabut.
"Mekanismenya itu kan dua kali masa sidang. Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan ketum apabila nanti hal-hal (negatif) dirasakan, nanti akan kita cabut saja. Kita hentikan untuk hak angket pansus itu," kata Aziz.
