Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menginginkan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum hingga tahun 2022. Airlangga dipilih secara aklamsi untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Status Airlangga akan dikukuhkan dalam musyawarah nasional luar biasa yang dilaksanakan pada 19-20 Desember 2017 besok.
"Airlangga Hartarto yang menjadi ketua, dan jangan hanya sampai 2019, sampai 2022 sekaligus, 5 tahun, sekaligus menyelesaikannya," kata Muladi di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).
Menurut Muladi Menteri Perindustrian tersebut adalah orang yang baik dan jujur. Namun, Airlangga tidak terlalu berani sehingga harus didukung oleh kader Golkar yang lainnya.
Baca Juga: Airlangga Diminta Bongkar Kepengurusan Golkar
"Airlangga itu orangnya baik, jujur, tapi butuh didorong supaya dia lebih berani, itu yang penting," katanya.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM Golkar tersebut juga meminta kader yang lainnya agar tidak mempengaruhi Airlangga saat memimpin Golkar. Dia ingin semua urusan di partai diatur oleh Airlangga.
"Soal kepengurusan diserahkan kepada dia, mau ganti mau tidak itu urusannya dia, dengan tim formatur, yang lain jangan mempengaruhi," kata Muladi.
Muladi menyampaikan hal tersebut karena masih ingat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang melihat banyak kelompok di dalam Partai Golkar. Pesan Muladi merujuk ke organisasi sayap Golkar yang selalu punya pengaruh terhadap kebijakan partai.
"Karena seperti dikatakan Jokowi, di Golkar itu ada krlompok-kelompok, betul, yang penting Kosgoro, MKGR, Soksi dan lembaga sayap, itu ada 10 kalau nggak salah, sudah jangan perhatikan itu," katanya.
Baca Juga: Kantongi 30 Persen Suara, Priyo Ingin Bertarung dengan Airlangga
Hal senada diungkap, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung. Dia setuju jika masa kepemimpinan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar 5 tahun demi efektifitas kepengurusan.
"Kalau ingin melakukan perbaikan, perubahan, kita tetapkan, sepakati untuk bisa efektif perubahan itu memang sebaiknya membutuhkan waktu yang agak panjang," kata Akbar.
Sebagian DPD Partai Golkar tingkat Provinsi dalam pandangan umum menginginkan agar Airlangga hanya meneruskan sisa kepengurusan Setya Novanto, yaitu hingga 2019. Sedangkan sebagian lagi berharap hingga 5 tahun.
Menurut Akbar, dua tahun ke depan Golkar harus fokus pada Pilkada dan Pileg serta Pilpres. Jangan sampai fokus Golkar terbagi antara Pemilu dan pergantian Ketua Umum baru lagi.
"Untuk dua tahun ke depan kita kan fokus Pilkada, Pilpres, tapi agenda kita kan tidak hanya itu saja, agenda kita kan ke depan, di atas itu. Kalau agenda kita setidaknya 2018-2019, seyogyanya sebaiknya waktu untuk kepengurusan ini bisa sampai lima tahun ke depan," ujar Akbar.
