Infografis
Suara.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan database pekerja migran yang dimiliki pemerintah Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik.
"Database. Sekarang kita sudah punya database yang jauh lebih baik dan nilai tambahnya adalah sudah terintegrasi secara penuh dengan databasenya Kemendagri, Kemenkumham, BNP2TKI," kata Iqbal di sela pembukaan Hassan Wirajuda Award 2017.
Dengan database semakin baik, berpengaruh pada kualitas pemilu. Soalnya, selama ini tenaga kerja Indonesia di luar negeri kerap tak dapat menyalurkan hak politik karena tidak terdata. Sekarang, data Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan BNP2TKI terintegrasi.
"Pendataan itu bagian dari sistem. Jadi, sistem databasenya sudah, sudah selesai. Sudah memasuki fase trial di enam titik, enam perwakilan, di Den Haag, LA, terus di Kairo, Kuala Lumpur, Davao, satu lagi Jeddah," katanya.
Sistem databese sekarang sedang dalam tahap uji coba. Setelah selesai masa uji coba, nanti bisa langsung dimanfaatkan.
Komisi Pemilihan Umum yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2018 akan menjadi instansi pertama yang memanfaatkan sistem database pekerja migran. Kementerian Luar Negeri akan membukakan akses agar TKI bisa ikut memilih pemimpin.
"Setelah kami membenahi data ini, pihak pertama yang akan memanfaatkan database itu adalah pemilu, KPU," katanya.
"Jadi, KPU nanti mulai bulan Maret akan memanfaatkan, kita akan bukakan akses ke database tersebut sehingga KPU bisa mengambil yang usia 17 dan yang sudah menikah," Iqbal menambahkan. (Handita Fajaresta)
