Infografis
Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bisa saja mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi KTP berbasis elektronik dipecat dari keanggotaan Golkar.
"Ya kalau seandainya nanti para peserta munaslub punya pikiran-pikiran, diberikan satu tindakan terhadap kader yang melakukan satu tindakan tercela, apalagi kalau tindakan korupsi yang sudah berlaku hukum tetap, bisa saja (dipecat) kalau ada usulan-usulan itu," kata Akbar di arena Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).
Tetapi, keputusan memecat anggota harus melalui mekanisme, setelah ada keputusan tetap dari pengadilan, misalnya.
"Ini kan kita sebenarnya harus nunggu proses hukum, kita kan negara hukum. Negara hukum itu ada perasaan tidak bersalah," tutur Akbar.
"Tapi kalau seandainya nanti ada putusan yang berlaku tetap, ya kembali lagi bisa saja itu menjadi pelajaran. Paling tidak menjadi pembelajaran bagi partai," Akbar menambahkan.
Akbar menambahkan kalau Novanto dipecat dari anggota Partai Golkar, ini merupakan peringatan keras kepada kader lain agar jangan melanggar hukum, korupsi misalnya.
"Itu supaya dijadikan bahan untuk kepemimpinan DPP yang akan datang, supaya juga bisa menghindari hal-hal yang sama, tak kejadian lagi pada waktu-waktu akan datang," ujar Akbar.
Kursi ketua umum yang sebelumnya diduduki Novanto kini ditempati Airlangga Hartarto. Pergantian diputuskan lewat rapat pleno DPP Partai Golkar.
Menteri Perindustrian tersebut akan dikukuhkan menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC. Munaslub diselenggarakan sejak tanggal 18 hingga tanggal 20.
Novanto kini meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tersandung kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
Priyo Budi
Kembali ke arena munaslub. Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso masih menunggu kesempatan ikut maju menjadi calon ketua umum. Priyo mengaku di belakangnya sudah ada sekitar 148 suara atau 30 persen dari total pemilik suara.
"Ya kalau seandainya nanti para peserta munaslub punya pikiran-pikiran, diberikan satu tindakan terhadap kader yang melakukan satu tindakan tercela, apalagi kalau tindakan korupsi yang sudah berlaku hukum tetap, bisa saja (dipecat) kalau ada usulan-usulan itu," kata Akbar di arena Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).
Tetapi, keputusan memecat anggota harus melalui mekanisme, setelah ada keputusan tetap dari pengadilan, misalnya.
"Ini kan kita sebenarnya harus nunggu proses hukum, kita kan negara hukum. Negara hukum itu ada perasaan tidak bersalah," tutur Akbar.
"Tapi kalau seandainya nanti ada putusan yang berlaku tetap, ya kembali lagi bisa saja itu menjadi pelajaran. Paling tidak menjadi pembelajaran bagi partai," Akbar menambahkan.
Akbar menambahkan kalau Novanto dipecat dari anggota Partai Golkar, ini merupakan peringatan keras kepada kader lain agar jangan melanggar hukum, korupsi misalnya.
"Itu supaya dijadikan bahan untuk kepemimpinan DPP yang akan datang, supaya juga bisa menghindari hal-hal yang sama, tak kejadian lagi pada waktu-waktu akan datang," ujar Akbar.
Kursi ketua umum yang sebelumnya diduduki Novanto kini ditempati Airlangga Hartarto. Pergantian diputuskan lewat rapat pleno DPP Partai Golkar.
Menteri Perindustrian tersebut akan dikukuhkan menjadi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang diselenggarakan di JCC. Munaslub diselenggarakan sejak tanggal 18 hingga tanggal 20.
Novanto kini meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tersandung kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
Priyo Budi
Kembali ke arena munaslub. Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso masih menunggu kesempatan ikut maju menjadi calon ketua umum. Priyo mengaku di belakangnya sudah ada sekitar 148 suara atau 30 persen dari total pemilik suara.
"30 persen (siap dukung). Sekarang saya sedang cari momentum, apa benar dibuka kemungkinan, dibuka pintu bagi calon lain untuk di isi secara sehat," kata Priyo di Jakarta Convention Center.
Priyo mengatakan pendukungnya tinggal menunggu aba-aba.
"Iya sekitar itu (148). Insyaallah, kalau itu sah saya. Nunggu kode-kode dari saya, mereka sudah siap. Sekali lagi saya sedang melihat situasi terakhir bagaimana," ujar Priyo.
Priyo mengatakan seharusnya munaslub membuka peluang bagi setiap kader untuk maju.
"Tapi ya saya ingin lihat suasana dulu bagaimana. Nggak mungkin juga saya membentur batu baja, kalau memang kenyatannya seperti apa nanti," tutur Priyo.
Sejak persiapan munaslub memasuki tahap final, mayoritas DPD tingkat Provinsi mengerucutkan dukungan hanya kepada Airlangga -- menteri perindustrian. Mereka sampai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor dan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Menteng.
Priyo menyadari betul perkembangan itu. Tetapi, dia tetap ada perubahan dengan landasan demokrasi.
"Kita ingin membangun tradisi di Golkar. Kalah dan menang bukan segalanya bagi saya. Setidaknya saya ingin dicatat sebagai kader inti Golkar yang ingin meniupkan terompet bahwa perlu sistem dan cara yang kita bangun, cara khas Golkar yang coba kita tumbuhkan, demokratis, sehat, dan dilakukan dengan cara yang baik dalam berdemokrasi," Priyo menambahkan.
Menurut Priyo kalau tidak ada yang menyuarakan perbaikan sistem internal Golkar, tidak menutup kemungkinan partai berlambang pohon beringin runtuh.
"Dulu Golkar pernah lakukan itu, jaman baheula dulu, jaman pak Harto, apa-apa ketok palu, apa itu yang kita inginkan, apa nggak boleh orang yang punya nurani, tujuan mulia, niat menegakkan citra membangun demokrasi yang sehat diberi kesempatan, apa harus dibungkam hanya karena mungkin angin istana atau seterusnya, saya tidak tahu," kata Priyo.
