Infografis
"Pejabat yang membidangi ini saya sarankan gubernur evaluasi, mana yang dipilih tadi apakah pemotongan TKD, tinggal pilih dari tiga itu," kata dia.
"Jadi prosesnya itu dinilai dan dibayar dengan TKD. Kerjanya tidak dinilai, emang skematik kita aneh, tapi saya sih memahami. Itu gradenya, eselonnya, penghormatan terhadap eselon dibayar. Tapi kalau dia bekerja, lalu hasilnya nol nggak dinilai, aneh," Syarif menambahkan.
Politisi Gerindra juga mengatakan kalau perlu jajaran Satpol PP dan Disparbud dirombak.
"Ya kalau suatu ketika tidak punya alasan kuat untuk membantah fakta ini, ya dengan terpaksa rolling. Tapi kalau dia punya argument itu semua, dan fakta-fakta untuk membantah itu, dirolling jangan deh. Tapi kalau, ngapain aja nggak dilakuin, ya rolling aja. Yang jelas harus ada penyegaran. Saya sudah bilang, kalau tiga tahun berturut turut segera disegarkanlah," kata dia.
