Infografis
Setelah Partai Golkar "menceraikan" Ridwan Kamil jelang pilkada Jawa Barat, salah satu pertanyaan yang muncul apakah Dedi Mulyadi akan maju menjadi calon gubernur.
Ketika pertanyaan itu disampaikan ke Dedi yang selama ini kecewa karena tak diusung Golkar, dia menjawab diplomatis.
"Ya saya kan sudah saya sampaikan tujuan saya memelopori perubahan Partai Golkar. Kita ingin Partai Golkar mengalami perubahan, baik kultur maupun struktur. Sehingga hari-hari ini konsentrasi saya fokus kepada dinamika Partai Golkar," kata Dedi jelang musyawaran nasional luar biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Ketua DPD Golkar Jawa Barat menambahkan struktur dan kultur partainya harus berubah setelah Airlangga Hartarto dikukuhkan menjadi ketua umum menggantikan Setya Novanto melalui munaslub yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, sore nanti.
Menurut Dedi yang menjabat Bupati Purwakarta Golkar harus menjadi partai yang modern.
"Terutama zaman milenial sekarang sehingga saya terus membuat konsep tentang tawaran-tawaran perubahan Partai Golkar," ujar Dedi.
Untuk pilkada Jawa Barat, kata Dedi, masih akan dikoordinasikan dengan DPP usai munaslub. Golkar memasang target menang, itu sebabnya semua aspek harus dikaji, katanya.
"Kita akan bahas setelah munaslub dengan bappilu Golkar sehingga kita bisa melihat konstruksi terbaik bagi pemenangan di Jabar. Langkah apa harus diambil untuk kepentingan di Jabar dan kepentingan elektabilitas Partai Golkar. Tentunya Golkar sebagai pelopor perubahan di Jawa Barat, banyak kebijakan yang kita ambil, yang betul-betul memilkki keberpihakan kepada rakyat," Dedi menambahkan.
Perihal pencabutan dukungan pada Ridwan Kamil, menurut Dedi karena selama ini Wali Kota Bandung tidak menjalin komunikasi, baik dengan DPP maupun DPD, usai dideklarasikan berpasangan dengan Daniel Mutaqien.
"Karena tak pernah ada komunikasi, tak pernah ada kejelasan tentang surat DPP Golkar untuk pencalonan itu. Akhirnya kita (DPD Jabar) kirim surat untuk menanyakan bagaimana posisi Paslon yang diajukan Golkar," kata Dedi.
Dedi mengatakan partai sudah memberi batasan waktu kepada Ridwan Kamil untuk mempertimbangkan calon wakil yang ditawarkan Golkar, yakni Daniel Mutaqien.
"Sampai kemarin nggak ada jawaban apapun, dan saya dengar mau dibuat konvensi. Konvensi tanpa beritahu Partai Golkar, sehingga kita berikan laporan kepada DPP Golkar tentang perkembangan situasi Pilkada Jabar yang pada akhirnya DPP keluarkan surat pencabutan pasangan Ridwan," kata Dedi.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menambahkan tak ada mekanisme organisasi yang dilanggar setelah mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil. Nurdin mengatakan dukungan dicabut karena Ridwan dianggap tidak konsisten terhadap kesepakatan bersama.
"Ridwan Kamil sendiri meminta saudara Daniel Mutaqien untuk berpasangan. Tapi dalam perjalanannya kami sudah menyurati mulai DPD I, DPD I harus menindaklanjuti SK DPP, ternyata diabaikan. Artinya tidak konsisten melaksanakan kesepakatan," kata Nurdin.
Sebelum mencabut dukungan, DPD terlebih dahulu mengirim surat kepada Ridwan agar segera memutuskan siapa calon wakilnya.
Namun, kata dia, Ridwan tak memberi respons. Bahkan menurut laporan dari DPD, Ridwan akan memilih calon wakilnya sendiri melalui konvensi.
"Laporan DPD I bahwa Ridwan Kamil akan menentukan wakilnya melalui konvensi. Ini di luar kesepakatan karena beliau sendiri yang meminta berpasangan dengan Daniel. Partai Golkar mencalonkan Ridwan karena hendak berpasangan dengan kader Golkar saudara Daniel. Kita sudah keluarkan SK tapi SK diabaikan," ujar Nurdin.
"Golkar punya harkat, martabat, marwah partai harus dijaga. Tidak boleh ada permainan intrik-intrik setelah kita mengambil keputusan," Nurdin menambahkan.
"Di dalam proses penetapan boleh ada perbedaan, tapi ketika sudah ada ketetapan tidak boleh ada perbedaan," kata Nurdin.
