Infografis
Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tak ada mekanisme organisasi yang dilanggar setelah dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018 dicabut.
Nurdin megatakan, dukungan itu dicabut karena menilai Wali Kota Bandung itu tidak konsisten terhadap keputusan dan kesepakatan bersama Partai Golkar.
"Ridwan Kamil sendiri meminta saudara Daniel Mutaqien untuk berpasangan. Tapi dalam perjalanannya kami sudah menyurati mulai DPD I, DPD I harus menindaklanjuti SK DPP, ternyata diabaikan. Artinya tidak konsisten melaksanakan kesepakatan," kata Nurdin di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Menurut Nurdin, DPD Golkar Jawa Barat sebelumnya sudah mengirim surat secara resmi kepada Ridwan agar segera diputuskan bakal calon wakil gubernur yang akan dampingi dirinya.
Baca Juga: Ingin Jadi Ketum Golkar, Priyo: Saya Tak Tahu Masih Bisa Tidak
Namun, Ridwan sendiri tak memberi respons. Bahkan laporan dari DPD I Jawa Barat, Ridwan akan memilih calon wakilnya sendiri melalui forum konvensi.
Sikap ini dipahami DPP bahwa Ridwan tak konsisten dengan kesepakatan bersama Golkar yang telah mengajukan calon wakilnya, yakni Daniel Mutaqien.
"Laporan DPD I bahwa Ridwan Kamil akan menentukan wakilnya melalui konvensi. Ini di luar kesepakatan karena beliau sendiri yang meminta berpasangan dengan Daniel. Partai Golkar mencalonkan Ridwan karena hendak berpasangan dengan kader Golkar saudara Daniel. Kita sudah keluarkan SK tapi SK diabaikan," ujar Nurdin.
Pencabutan rekomendasi terhadap Ridwan berkaitan dengan harga diri partai berlambang Pohon Beringin.
"Golkar punya harkat, martabat, marwah partai harus dijaga. Tidak boleh ada permainan intrik-intrik setelah kita mengambil keputusan," tutur Nurdin.
Baca Juga: Cita Citata Di-Bully Kena Karma Ketek Hitam Sindir Via Vallen
"Di dalam proses penetapan boleh ada perbedaan, tapi ketika sudah ada ketetapan tidak boleh ada perbedaan," Nurdin menambahkan.
