Pilkada NTT, PDIP 'Dihantui' Label Pendukung Politik Dinasti

Sabtu, 16 Desember 2017 | 19:58 WIB
Pilkada NTT, PDIP 'Dihantui' Label Pendukung Politik Dinasti
Petrus Selestinus [suara.com/Dian Rosmala]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “dihantui” tudingan memperkenankan praktik politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur (Pilkada NTT) 2018.

Hal itu diakui Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus, merujuk informasi bahwa Lucia Adinda Lebu Raya siap bertarung dalam kontestasi politik tersebut.

Lucia adalah istri Gubernur NTT saat ini, Frans Lebu Raya, yang merupakan politikus PDIP.

"Berdasarkan kriteria rekam jejak, prestasi kepemimpinan dan integritas, sudah pasti semua bakal calon memiliki hal yang berbeda. Namun, yang tidak semua bacalon miliki adalah kriteria tentang relasi dengan dinasti politik," kata Petrus, Sabtu (16/12/2017).

Baca Juga: Jika Barca ke Final Liga Champions, Ini Lawan Idaman Gerard Pique

Petrus mengatakan, keputusan siapa yang bakal dijagokan dalam Pilkada NTT dari PDIP tergantung kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kriteria yang terkait dengan relasi "dinasti politik dan dinasti korupsi" harus diperhatikan dan dihindari.  Bahkan kriteria moral terpenting bagi NTT ke depan adalah, calon tidak boleh memiliki ikatan atau terkontaminasi dinasti politik dan dinasti korupsi," tukasnya.

Menurut Petrus, kedua hal tersebut ibarat virus kembar yang mematikan dalam relasi korupsi di NTT.

"Kriteria calon yang tidak boleh terkontaminasi atau berafiliasi dengan 10 tahun jabatan Frans Lebu Raya sebagai Gubernur NTT adalah istri, anak, menantu, adik atau kakak Frans Lebu Raya," tuturnya.

Petrus menyampaikan hal tersebut agar PDIP tidak menjadi korban pelabelan publik sebagai pendukung gubernur terkorup. Pasalnya, NTT dinobatkan sebagai propinsi terkorup saat ini.

Baca Juga: Sandiaga Uno: Saya Berharap Banyak Investor Tiongkok ke Jakarta

"Harus dihindari agar PDIP tidak menanggung malu kelak,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI