Rudeineh menolak pernyataan itu dan mengatakan, Abbas selalu mendukung perdamaian dan mengutuk kekerasan dan terorisme.
"Hambatan sebenarnya pada proses perdamaian adalah penjajahan Israel dan aktivitas pembangunan pemukiman, yang dikritik oleh pemerintah AS, termasuk Trump," jelas dia.
Pada pertemuan luar biasa yang diadakan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Istanbul pada Rabu, Abbas mengatakan negaranya tidak akan menerima peran AS sebagai penengah dalam proses perdamaian Timur Tengah menyusul pengakuan Trump mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Kami akan membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB agar Trump menarik deklarasi itu," kata Abbas. "Kami juga akan meminta Dewan Keamanan memberikan keanggotaan PBB untuk Palestina."
Baca Juga: KPK Dikritik Jangan Cuma Menguliti Partai Golkar Soal e-KTP
Rapat OKI itu diselenggarakan di Turki guna merundingkan langkah-langkah dukungan bagi Palestina setelah keputusan AS memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang mengundang kecaman dunia.
Untuk diketahui, Trump pada Rabu (6/12), mendeklarasikan pengakuan pemerintahnya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Deklarasi Trump itu tak disambut baik oleh Palestina maupun negara-negara lain di Eropa, Asia, dan Afrika. Mereka menilai deklarasi itu sebagai “restu” AS kepada Israel untuk menjajah dan mengokupasi tanah Palestina.
Baca Juga: Partai Gerindra: Kenapa Setnov Sendirian yang Dijerat KPK?