Infografis
Suara.com - Konser Djakarta Warehouse Project (DWP) akan berlangsung di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, besok. Acara DWP akan diselenggarakan selama dua hari, sejak Jumat sampai Sabtu (15-16/12/2017) pekan ini.
Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui tidak tahu soal DWP. Dia baru mengetahui acara tersebut setelah ramai dimuat di berbagai media massa.
Terlebih, setelah ada sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menolak acara akhir tahun itu diadakan di Ibu Kota.
Baca Juga: Anies ke DWP: Kalau Melanggar, Jangan Harap Bisa Lakukan Lagi
"Saya itu baru tahu lho bener, saya dua minggu lalu ketika orang pada ngobrol DWP, apa DWP?" ujar Anies seusai menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).
Tak hanya Anies, ia mengatakan juga pernah ditanya oleh anaknya soal DWP.
"Anak saya juga tanyain DWP, DWP apa itu?," kata Anies.
Kemudian, Anies tidak menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan sebagian ormas yang menentang acara DWP karena dapat merusak moral generasi bangsa. "Sudah cukup, begitu saja," katanya.
Ia hanya minta pada pihak penyelenggara, dalam hal ini Ismaya Live, untuk menaati seluruh peraturan yang ada.
Baca Juga: Begini Caranya Agar Oleh-oleh Indonesia Makin Diminati Turis
Anies telah meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan ketat. Selain itu pemerintah DKI, kata Anies, juga akan bekerjasama dengan pihak kepolisian.
"Makanya saya minta pada Dinas Pariwisata, mereka punya aparat untuk pengawasan, ngawasin. Kita akan minta kepolisian ngawasin, Satpol PP ngawasin gitu saja," tuturnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno telah mendapat laporan sekitar 40 ribu pecinta electronic dance music tanah air dan mancanegara akan datang ke JIExpo.
Merkea, kata Sandiaga, sudah menunggu penampilan DJ dari belahan dunia.
"Ini datang dari luar negeri (banyak), berarti ini akan menjadi event internasional dan Jakarta harus betul-betul pastikan bahwa event ini berlangsung aman tertib dan tidak langgar hukum," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta.
