Infografis
Suara.com - Rapat Pleno DPP Partai Golkar putuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru menggantikan Setya Novanto.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, berdasarkan AD ART sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto, maka sesuai dengan peraturan Partai Golkar jabatan Ketua Umum Partai Golkar dinyatakan lowong.
Sesuai dengan pasal 14 ART, maka dinyatakan bahwa pengisian jabatan antara antar waktu atau jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan dilaporkan dalam forum rapimnas.
"Oleh karena itu rapat pleno telah memutuskan penggantian Ketua Umum dari bapak Setya Novanto kepada bapak Airlangga Hartarto," kata Nurdin di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017) malam.
Baca Juga: Kebijakan Setnov di Golkar Tak Bisa Diubah Ketua Umum Baru
Nurdin menegaskan bahwa status Airlangga bukan Plt Ketua Umum, melainkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara definitif.
Tanggal 18 Desember mendatang akan dilakukan Rapat Pimpinan Nasional untuk melaporkan terkait pergantian Ketua Umum.
"Oleh karena itu sampai dengan 20 Desember bertempat di Jakarta akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengukuhkan daripada keputusan rapat pleno," kata Nurdin.
Dalam rapat pleno itu, puluhan orang kenakan kemeja Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) sempat berteriak-teriak di depan ruangan tempat di mana pengurus DPP Partai Golkar sedang rapat pleno.
Mereka teriak-teriak meminta DPP Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto.
Baca Juga: Nurdin Halid Ingatkan Golkar Daerah Tak Bisa Tekan DPP
"Munaslub. Golkar Munaslub. Golkar menang. Golkar bangkit. Selamatkan Golkar," teriak mereka.
Selain itu, massa yang kebanyakan menggunakan dialek sunda tersebut juga bersalawat di depan ruangan yang terletak di dalam komplek kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Sesekali mereka meneriakkan nama Plt Ketua Umum Idrus Maraham.
"Pak Idrus ganteng kalau dukung Munaslub," kata salahsatu dari mereka.
Seperti diketahui, saat ini pengurus DPP Golkar tengah menggelar rapat pleno untuk membahasa Munaslub.
Desakan Munaslub mula-mula dari 34 DPD Tingakat I Partai Golkar. Hal ini terjadi setelah Novanto menjadi tersangka untuk kedua kalinya pada kasus dugaan korupsi KTP Berbasis elektronik.
Novanto kini telah menjadi terdakwa dan sudah jalani sidang dakwaan perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).
