Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo berharap, pemerintah dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) bisa mengintegrasikan sistem terpadu untuk mempercepat perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri, sehingga ke depan, para pekerja migran Indonesia di luar negeri makin terlindungi dan mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang semakin layak.
Demikian disampaikan Ketua Umum APJATI, Abdullah Umar Basalamah, setelah diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2017).
Laki-laki yang akrab disapa Ayub ini diterima presiden, didampingi puluhan pengurus DPP dan DPD APJATI se - Indonesia, serta perwakilan luar negeri APJATI dari 13 negara. Presiden, lanjut Ayub, meminta APJATI berperan nyata untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
“Saya ingin tata kelola kita bisa seperti Filipina, dan saya sangat yakin yang bisa berperan dari pihak swasta, dalam hal ini adalah APJATI. Saya minta APJATI segera membuat tim yang nanti bekerja bersama pemerintah," kata presiden, sebagaimana disampaikan Ayub.
Dalam waktu dekat, presiden berjanji akan mengadakan rapat bersama lintas kementerian dan lembaga, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BNP2TKI dan mengundang APJATI untuk mempercepat tata kelola migrasi, setelah diundangkannya UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungam Pekerja Migran Indonesia.
“Sampai sekarang kita fokus pada pembangunan infrastruktur. Segera setelah ini, kita masuk ke pembangunan kualitas dan kompetensi manusia kita. Secepatnya kita adakan pembahasan bersama antara pemerintah dan APJATI," tegas presiden.
Sebagai Ketua Umum APJATI, Ayub melaporkan kepada presiden bahwa selama ini asosiasinya telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk bersama-sama merumuskan perbaikan sistem dan tata kelola pekerja migran.
“Kami terus memberikan masukan dan melakukan diskusi-diskusi bersama dengan jajaran Kemnaker. Insya Allah, dalam waktu dekat akan ada wujud yang konkrit. Presiden mengapresiasi soal ini dan berharap segera ada kebijakan perbaikan migrasi pekerja ke luar negeri," terang Ayub.
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, saat dihubungi secara terpisah menanggapi positif pertemuan presiden dan APJATI.
“Ini bukti bahwa Presiden Jokowi tidak hanya peduli dengan infrastruktur. Presiden nyata peduli dengan kualitan dan kompetensi serta perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tentu saya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, supaya arahan presiden segera menjadi kebijakan kongkrit untuk dilaksanakan," tegas menteri yang hobi bernyanyi ini.
Hanif menambahkan, ia bersama jajaran di Kemnaker terus melakukan negosiasi dengan negara-negara tempat para pekerja migran Indonesia bekerja. Negosiasi itu untuk makin memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat dan kesejahteraan yang layak bagi pekerja Indonesia.
