Dengan cara seperti itu, Petrus mengatakan akan mempersulit pemberantasan korupsi aparat penegak hukum dan pejabat daerah di NTT, Papua, Maluku dan daerah terpencil lainnya. Karena para koruptor semakin kuat dan menggurita memotong nyali dan semangat para pelaku anti korupsi dimanapun termasuk di NTT.
"Anatomi Korupsi di NTT sudah sampai pada tingkat saling menyandera untuk saling melindungi diantara mereka, sehingga kita tidak pernah temukan pejabat tinggi di NTT kena proses hukum kasus korupsi. NTT akan tetap sebagai Provinsi terkorup jika tidak ada satupun Bupati, Walikota dan Gubernur/Wakil Gubernur NTT yang diproses hukum dan dipenjara," kata Petrus.