Infografis
Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan tantangan besar yang bakal dihadapi Marsekal Hadi Tjahjanto setelah dilantik menjadi Panglima TNI.
"Kita lihat di Laut Cina Selatan, kemudian sparatisme dan berbagai isu-isu lain yang mungkin dilihat sebagai suatu ancaman konvensional, dan sekarang ini semakin banyak di era globalisasi, asimetris war, dan lain-lain," kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Tinggal selangkah lagi, Hadi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Komisi I DPR telah menyetujui Hadi setelah fit and proper test, kemarin. Hari ini, akan dibahas dalam rapat paripurna.
"Kawan-kawan di Komisi I sudah menyetujui usulan (Presiden Joko Widodo) tersebut. Panglima TNI adalah orang teruji karena persyaratannya sudah banyak. Pernah menjadi kepala staf atau sedang menjabat. Proses yang dialami ketiga kepala staf sudah panjang, salah satu dari ketiga itu sudah baik," katanya.
Ketika ditanya kapan Hadi dilantik, Fadli mengatakan itu kewenangan Presiden Joko Widodo.
"Saya pikir itu hak dari pemerintah, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gatot (Nurmantyo), juga ingin ada proses yang cepat. Itu tidak ada masalah, artinya kalau dilakukan setelah ada persetujuan dari DPR itu tidak ada masalah," kata Fadli.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Hadi mengatakan TNI harus bertransformasi menjadi institusi pertahanan yang profesional, modern, dan tangguh supaya bisa menjalankan tugas pertahanan-keamanan dengan baik.
"TNI perlu transformasi diri menjadi organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh. Dan untuk menjadikan institusi tersebut sesuai semangat transformasi maka diperlukan payung hukum yang kuat," kata Hadi.
Transformasi itu, ia menjelaskan, perlu dilakukan karena perkembangan signifikan dalam teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah mengubah model interaksi paling hakiki antarmanusia dan antar-negara, yang telah menyebabkan perubahan besar yang memunculkan bentuk friksi dan konflik baru yang berbeda dari sebelumnya.
"Dari hal itu akan muncul fenomena baru yang dengan sendirinya mengubah perspektif ancaman pertahanan negara," ujarnya.
Hadi juga menyebut perlunya penyesuaian doktrin yang integratif; pembangunan sumber daya manusia berjiwa satria, militan dan profesional; serta dukungan kelengkapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang modern untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai amanat konstitusi.
Dalam uji kelayakan yang diselenggarakan oleh DPR itu, dia juga memaparkan potensi-potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional serta kebutuhan untuk mengantisipasinya.
"Kita lihat di Laut Cina Selatan, kemudian sparatisme dan berbagai isu-isu lain yang mungkin dilihat sebagai suatu ancaman konvensional, dan sekarang ini semakin banyak di era globalisasi, asimetris war, dan lain-lain," kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Tinggal selangkah lagi, Hadi dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Komisi I DPR telah menyetujui Hadi setelah fit and proper test, kemarin. Hari ini, akan dibahas dalam rapat paripurna.
"Kawan-kawan di Komisi I sudah menyetujui usulan (Presiden Joko Widodo) tersebut. Panglima TNI adalah orang teruji karena persyaratannya sudah banyak. Pernah menjadi kepala staf atau sedang menjabat. Proses yang dialami ketiga kepala staf sudah panjang, salah satu dari ketiga itu sudah baik," katanya.
Ketika ditanya kapan Hadi dilantik, Fadli mengatakan itu kewenangan Presiden Joko Widodo.
"Saya pikir itu hak dari pemerintah, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gatot (Nurmantyo), juga ingin ada proses yang cepat. Itu tidak ada masalah, artinya kalau dilakukan setelah ada persetujuan dari DPR itu tidak ada masalah," kata Fadli.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Hadi mengatakan TNI harus bertransformasi menjadi institusi pertahanan yang profesional, modern, dan tangguh supaya bisa menjalankan tugas pertahanan-keamanan dengan baik.
"TNI perlu transformasi diri menjadi organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh. Dan untuk menjadikan institusi tersebut sesuai semangat transformasi maka diperlukan payung hukum yang kuat," kata Hadi.
Transformasi itu, ia menjelaskan, perlu dilakukan karena perkembangan signifikan dalam teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah mengubah model interaksi paling hakiki antarmanusia dan antar-negara, yang telah menyebabkan perubahan besar yang memunculkan bentuk friksi dan konflik baru yang berbeda dari sebelumnya.
"Dari hal itu akan muncul fenomena baru yang dengan sendirinya mengubah perspektif ancaman pertahanan negara," ujarnya.
Hadi juga menyebut perlunya penyesuaian doktrin yang integratif; pembangunan sumber daya manusia berjiwa satria, militan dan profesional; serta dukungan kelengkapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang modern untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai amanat konstitusi.
Dalam uji kelayakan yang diselenggarakan oleh DPR itu, dia juga memaparkan potensi-potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional serta kebutuhan untuk mengantisipasinya.
