Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan evaluasi terhadap APBD Jakarta tahun 2018.
Banyak pos anggaran yang menjadi perhatian Kemendagri, di antaranya dana Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hibah, dan uang bantuan untuk partai politik.
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengakui, menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri soal besaran bantuan dana parpol.
Baca Juga: Puji Trump, PM Israel: Yerusalem Ibu Kota Kami Selama 3.000 Tahun
Dana tersebut dinilai fantastis karena memberikan Rp4.000 per satu suara bagi parpol yang memunyai perwakilan di DPRD. Sebab, dana bantuan untuk parpol dalam APBN atau tingkat nasional hanya Rp1.000 per suara.
Sandiaga tidak mempermasalahkan kalau anggaran tersebut dicoret atau jumlah bantuannya dikurangi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.
"Itu (dana parpol) saya serahkan ke Mendagri, Pak Soni, silakan saja diputuskan. Kami hanya ikuti apa yang sebelumnya diputuskan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Sandiaga menjelaskan, pemerintah DKI memiliki pertimbangan sendiri mengajukan angka Rp4.000 per satu suara.
Namun, Sandiaga tak bisa menjelaskan terperinci alasan memberikan dana bantuan Rp4.000 per suara tersebut.
Baca Juga: Ahok Masuk Daftar 'Top Global Thinkers 2017' Foreign Policy
"Jadi tentu di sini ada pertimbangannya," kata Sandiaga.
Sebelumnya, Sumarsono mengatakan pos anggaran dana parpol yang dianggarkan Pemerintah DKI tengah dibahas tim Kemendagri. Ia menilai Rp4.000 per satu suara terlalu besar.
"Nah itu bagian yang sekarang menjadi sorotan juga. Naik dari Rp400 ke Rp4.000. Aturan nasional kan kenaikan hanya Rp1.000," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/12).
Sumarsono menilai, kenaikan dana parpol melebihi dari bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, bantuan dana itu sebesar Rp1.000 per suara.
"Pokoknya seluruh APBD corat-coret, ganti-ganti (yang tidak sesuai), sempurnakan sesuai rekomnedasi. Jadi tidak punya hak jawab lagi. Silahkan dipantau," tegasnya.
