Infografis
Selain dana bantuan untuk parpol, Sumarsono juga menilai jumlah anggota TUGPP, yakni 73 orang, terlalu banyak.
Ia menilai tim tersebut idealnya hanya 45 orang. Seperti pada era sebelumnya, dari total 45 orang TUGPP, sebanyak 25 orang fokus di wilayah Jakarta Selatan, Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan lima anggota lainnya fokus di Kepulauan Seribu. Sedangkan 15 orang sisanya fokus di Pemerintah DKI.
"Logikanya, kalau mau jumlah sebetulnya 45 orang. Kenapa, hitungannya karena pada kabupaten dan ibu kota itu. Lima dikali enam jadi 30, ditambah di sini 15, jadi 45 itu idealnya," terangnya.
Sumarsono mengkhawatirkan jumlah tim pembantu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang besar akan menimbulkan disharmoni.
Baca Juga: Bantai APOEL, Spurs Ungguli Madrid di Grup H
"Kalau kebanyakan takut terjadi disharmoni dan yang dikhawatirkan adalah bayang-bayang gubernur, bisa ke SKPD-SKPD mengatasnamakan gubernur dan seterusnya. Kadang kala lebih menakutkan dari gubernurnya sendiri," tukasnya.
Pejabat eselon I Kemendagri yang akrab disapa Soni itu meminta Anies mematangkan konsep TGUPP. Ia mengkhawatirkan, tugas TGUPP akan sama dengan pekerjaan di salah satu satuan kerja perangkat daerah.
Saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran, TGUPP Anies dan Sandiaga menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan pemerintah DKI menganggarkan Rp28 miliar ke dalam APBD Jakarta 2018.
Soni menuturkan, Kemendagri bakal mengevaluasi struktur APBD DKI 2018 sampai dua pekan pe depan. Ia menegaskan, tak segan-segan menolak program-program yang dianggap tak ideal.
"Corat-coret, corat-coret, ganti-ganti, kan nanti disempurnakan oleh mereka (DPRD dan pemprov). Setelah itu selesai, mereka tak punya hak jawab lagi,” tandasnya.
Baca Juga: Cetak Gol ke Gawang Dortmund, Ronaldo Torehkan Rekor Baru
