Hadi Jadi Panglima TNI: 86? Mantap

Suara.com - "86? Mantap. 86? Mantap," teriak mereka setelah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Komisi I DPR, kemarin malam.

KSAU yang menjadi calon tunggal Panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo diterima Komisi I tanpa penolakan sama sekali.

Sorak sorai rekan-rekan seangkatan Hadi menggema tak lama setelah Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membacakan keputusan. "Rapat Komisi I DPR RI pada hari Rabumemberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI."

DPR menilai Hadi pantas menjadi Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

"Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai KSAU, selain itu dia juga dinilai memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis.

Ketika menyetujui Marsekal Hadi menjadi Panglima TNI, saat bersamaan DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot dari posisi Panglima TNI.

"Selain itu Komisi I juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, seraya memberikan apresiasi kepada beliau atas dedikasi kesungguhan profesionalisme dan kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI," katanya.

DPR berharap segala capaian positif Gatot dapat dilanjutkan Hadi.

Ketika masih menjalani fit and proper test, Marsekal Hadi menyampaikan lima catatan penting.

"Pertama, tatanan dunia baru, yang seiring melemahnya hegemoni negara super power sebagai akibat dari pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Cina, Rusia, India, dan Brasil," kata Hadi.

Kedua soal terorisme. Serangan teroris meningkat di semua negara.

"Hal tersebut telah menjadikan terorisme sebagai ancaman global dan di tempatkan sebagai musuh bersama yang harus diperangi," katanya.

Terorisme juga digunakan sebagai alat untuk mengondisikan wilayah. Ada beberapa kasus, seperti di Suriah dan Irak, terorisme berujung pada perang tanpa bentuk (proxy war).

"Situasi yang terjadi semakin kompleks. Arus globalisasi informasi yang semakin tidak mungkin dibendung. Melalui berbagai medsos dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," katanya.

Ketiga soal perang siber. Hadi menilai perang siber akan menjadi ancaman yang serius.

"Dimensi siber atau dunia maya yang dihuni hampir dua per tiga aspek kehidupan manusia modern tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan didalamnya. Serangan siber dalam konteks perang pernah dilakukan oleh AS dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran. Keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional," kata Hadi.

Keempat tentang China's Charm Offensive. Hadi mengatakan kemajuan Cina yang sangat pesat adalah suatu yang patut dicermati. 

Dalam waktu singkat, Cina berhasil mengubah konstelasi politik global dengan kekuatan ekonomi mereka, termasuk melalui pengembangan militer. Cina berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai China's Charm Offensive. 

"Namun pada praktiknya Tiongkok bertindak ofensif dan agresif terutama dalam memenuhi ambisinya untuk menguasai laut Cina Selatan. Saat ini, Tiongkok bahkan telah membangun pangkalan udara militernya di wilayah spatley yang masih disengketakan. Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.

Kelima soal kerawanan di laut. Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan wilayah laut.

"Maraknya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu yang merupakan kawasan perairan laut perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan salah satu contoh kerawanan yang menjadi tanggungjawab Indoensia, khususnya TNI," kata Hadi.

Hadi juga menyoroti illegal fishing dan penyelundupan barang, manusia, senjata dan narkoba. Menurut Hadi kejahatan tersebut kerap menjadi bagian dari ancaman yang lebih besar dan terorganisir secara internasional, seperti terorisme dan sindikat internasional.

"Pada realitas kontemporer tersebut, berbagai bentuk ancaman yang akan muncul menjadi sulit dipetakan berdasarkan wilayah atau konteks geografinya. Dalam atmosfer globalisasi yang sedemikian kompleks dengan kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional menjadi sangat tidak mungkin untuk dikendalikan," katanya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpesan kepada Hadi setelah menjadi Panglima TNI agar memperkuat pasukan udara.

"‎Saya sebagai pimpinan DPR pesen, tolong lakukan modernisasi pesawat-pesawat tempur kita. Apalagi beliau adalah mantan KSAU ya, sehingga pesawat-pesawat tempur, pesawat angkut militer itu jangan sudah uzur, yang sudah lanjut usia. Karena kasihan untuk mencetak prajurit-prajurit TNI, Perwira TNI Angkatan Udara itu sangat mahal sekali," kata Taufik.

Taufik mengatakan DPR akan mendukung modernisasi alutsista TNI AU karena mereka bertanggungjawab melindungi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Karena Angkatan Udara ini kan 3 per 3 dari Republik ini. Kalau Angkatan Laut 2 per 3, dan Angkatan Darat 1 per tiga dari Bumi ini," katanya.‎

Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni menyatakan Hadi harus tetap menjaga soliditas TNI.

"TNI harus tetap solid dan tidak kubu-kubuan," kata Sahroni.

Sahroni mengingatkan Hadi juga harus berpegang prinsip Sapta Marga dan menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan umum 2019.

Selain itu, Sahroni juga mengamanatkan Panglima TNI terpilih itu menjaga harmonisasi antara TNI dan Polri serta meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia TNI.

"Tidak ada lagi jajarannya yang tersangkut kasus hukum, seperti penyalahgunaan narkoba atau korupsi pengadaan alutsista," ujar Sahroni.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenal baik Hadi. Bagi Tito, calon Panglima TNI ini merupakan perwira TNI Angkatan Udara yang memiliki kemampuan berkomunikasi.

"Sangat baik sekali, dan beliau sangat memiliki interpersonal skill yang baik. Artinya kemampuan berkomunikasi sangat baik sekali," kata Tito di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Tito mengenal baik Hadi sejak Tito menjabat Kapolda Metro Jaya. Ketika itu, Hadi menjabat Sekretaris Militer Presiden.

"Komunikasi kami sangat baik sekali, sampai hari ini baik juga," ujar dia.

Itu sebabnya, Tito senang ketika tahu Presiden Joko Widodo memilih Hadi menjadi Panglima TNI. Tito yakin nanti hubungan TNI dan Polri semakin bagus. Semakin kompak menjaga keamanan negara, apalagi menjelang tahun politik (pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, dan pemilu presiden 2019).

"Saya sangat optimis bahwa hubungan Polri dengan TNI akan semakin baik dalam melaksanakan tugas-tugas mengamankan negara, ‎terutama pilkada," kata dia.

Tito siap bekerjasama Hadi setelah nanti dilantik.  "Insyaallah saya sangat confidence untuk itu," ujar dia.

Ada pemandangan menarik sebelum fit and proper test. Jenderal Gatot, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Laut Ade Supandi mengantarkan Hadi.
‎
"Pantasnya saya mengantar ‎ke sini sebagai pertanda bahwa begitu sudah disetujui kemudian dilantik, maka saya dengan tulus, ikhlas, tongkat (kepemimpinan) saya berikan kepada Pak Hadi dan saya siap mendampinginya," kata Gatot.

Gatot juga menjelaskan makna kedatangan KSAD dan KSAL pada momen ujian Marsekal Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo.

"Bahwa Pak KSAD, KSAL yang merupakan seniornya Pak Hadi secara akademik tiga tahun, ini menunjukkan bahwa dengan mengantar ini, KSAD dan KSAL mengatakan kepada saya siap dipimpin oleh Pak Hadi," kata dia.

Menurut Gatot pilihan Presiden Jokowi sudah tepat. Gatot kemudian menjelaskan kenapa Presiden memilih Hadi, bukan Mulyono atau Ade.

"Mengapa presiden tidak memilih KSAD, KSAL tapi memilih Pak Hadi, karena mengawal pesta demokrasi di tahun politik, bukan hanya 2018, tapi sampai akhir 2019. KSAD 1 Juni pensiun, KSAL Januari 2019 pensiun. Dan kami yakin ‎Pak Hadi mampu memimpin khususnya menghadapi tahun politik," ujar Gatot.