Suara.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia, didakwa menerima uang lebih dari Rp11 miliar dari pengusaha terkait program aspirasi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwata dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/12/2017), menyebutkan uang yang terdiri atas Rp6,5 miliar dan USD354 ribu atau setara Rp4,6 miliar itu diterima dalam dua sesi suap.
Pertama, Yudi menerima Rp4 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Uang itu diterima karena Yudi telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara sebagai usulan program aspirasi.
Baca Juga: Disebut Tak Adil Naikkan Tarif Tol, Jasa Marga Ingin Berkembang
Yudi menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp2 miliar dalam bentuk uang rupiah dan dolar AS itu bersama-sama dengan Muhammad Kurniawan Eka Nugraha, mantan staf honorer Fraksi PKS di Komisi V DPR.
Kedua, Yudi menerima Rp2,5 miliar dan USD354.300 dari Aseng karena akan menyampaikan usulan program aspirasi. Program itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Aseng.
Yudi, sebagai angota DPR, dapat mengajukan usulan program aspirasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk masuk ke Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.
Yudi didakwa dengan dua pasal, yaitu Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Sementara sanksi denda paling sedikit Rp200 juta.
Yudi tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) untuk dakwaannya itu.
Baca Juga: Ini 10 Momen Terpopuler di Twitter Indonesia
"Saya sudah memahami di dalam dakwaan, kami tidak akan melakukan eksepsi, tapi kami dikatakan bersama-sama dengan Kurniawan, hanya sampai saat ini kami tidak tahu status Kurniawan sebagai apa," kata Yudi.