Infografis
Suara.com - Perwakilan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung meminta reklamasi di teluk Jakarta segera dihentikan. Hal ini disampaikan penggagas petisi tolak reklamasi Muslim Armas setelah bertemu dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
"Kami dari ITB dari awal memang kita gagas untuk secepatnya lah dihentikan reklamasi ini," ujar Muslim di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Masih ada sekitar 13 pengembang pulau reklamasi di Jakarta yang masih mengajukan izin mendirikan bangunan ke pemerintah DKI. Ia meminta Anies tidak mengeluarkan izin tersebut.
"Kami meminta kepada pihak gubernur tidak menerbitkan izin lagi kepada pulau-pulau tersebut. Dihentikan selama-lamanya," kata dia.
Baca Juga: Polisi Akan Periksa Djarot di Korupsi Reklamasi Jika Diperlukan
Kemudian alumni ITB itu meminta pemerintah DKI mengkaji ulang pulau C dan D yang tengah dikerjakan PT. Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group.
"Terutama menyangkut mitigasi apakah memang itu bisa dipakai untuk publik, tentunya harus dikaji lagi. Jangan sampai kita menimbulkan bencana di masa depan," kata dia.
Sedangkan pulau G, Muslim mengusulkan pulau buatan yang dikerjaka PT. Muara Wisesa Samudra itu dibongkar. Ia khawatir akan menimbulkan dampak negatif di Jakarta di kemudian hari.
"Karena banyak sekali masalah di pulau G itu. Pulau G juga belum terbangun seluruhnya. Di situ ada pipa gas, pipa untuk PLTU, kemudian nelayan juga harus berputar untuk menangkap ikan sehingga lebih jauh," kata dia.
"Jadi prinsipnya kami dari alumni ITB menolak karena ada tiga hal," Muslim menambahkan.
Baca Juga: Dua Pejabat DKI Akan Diperiksa di Kasus Korupsi Reklamasi Besok
Tiga hal tersebut adalah, pertama roses perijinannya yang tidak transparan, khususnya menyangkut amdal yang tidak melibatkan partisipasi publik ataupun stakeholders. Kedua menimbulkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi yang luas dan masif.
Ketiga dikhawatirkan akan menimbulkan biaya untuk mengatasi dampak tersebut yang harus ditanggung oleh pemerintah.
"Akhirnya pemerintah nanti mengambil uang dari rakyat juga. Kita sebagai rakyat pembayar pajak tentunya tidak ingin semua dampak yang ditimbulkan oleh pengembang itu ditanggung oleh rakyat. Tiga hal tersebut yang mendasari kami kenapa meminta reklamasi ini dihentikan," katanya.
Anies menjelaskan, usulan ini belum disampaikan ke pemerintah pusat. Pemerintah DKI, kata dia, masih menyerap aspirasi dari warga.
"Ini mendengar aspirasi, kajian-kajian jadi belum ada langkah khusus. Kita minggu depan akan ketemu, melihat lebih jauh, dan dari sana nanti kita atur," kata Anies.
Sementara Ketua Presidium Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia Tolak Reklamasi, Akhmad Syarbini, mengatakan temuan ikatan alumni ITB terkait reklamasi di teluk Jakarta akan dikaji ulang.
"Arahan Pak Gubernur kita akan mengkaji lagi dengan melibatkan 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, yang mencoba mengkaji dari lima aspek kenapa kita menolak atau meminta menghentikan reklamasi," kata dia.
Minggu depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan membuat workshop terkait temuan ikatan alumni ITB.
"Akan diadakan workshop minggu depan dengan melibatkan aspek dari teknik dan lingkungan, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi-budaya, dan aspek geopolitik dan hankamnas," kata dia.
