Infografis
Ketiga dikhawatirkan akan menimbulkan biaya untuk mengatasi dampak tersebut yang harus ditanggung oleh pemerintah.
"Akhirnya pemerintah nanti mengambil uang dari rakyat juga. Kita sebagai rakyat pembayar pajak tentunya tidak ingin semua dampak yang ditimbulkan oleh pengembang itu ditanggung oleh rakyat. Tiga hal tersebut yang mendasari kami kenapa meminta reklamasi ini dihentikan," katanya.
Anies menjelaskan, usulan ini belum disampaikan ke pemerintah pusat. Pemerintah DKI, kata dia, masih menyerap aspirasi dari warga.
"Ini mendengar aspirasi, kajian-kajian jadi belum ada langkah khusus. Kita minggu depan akan ketemu, melihat lebih jauh, dan dari sana nanti kita atur," kata Anies.
Baca Juga: Polisi Akan Periksa Djarot di Korupsi Reklamasi Jika Diperlukan
Sementara Ketua Presidium Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia Tolak Reklamasi, Akhmad Syarbini, mengatakan temuan ikatan alumni ITB terkait reklamasi di teluk Jakarta akan dikaji ulang.
"Arahan Pak Gubernur kita akan mengkaji lagi dengan melibatkan 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, yang mencoba mengkaji dari lima aspek kenapa kita menolak atau meminta menghentikan reklamasi," kata dia.
Minggu depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan membuat workshop terkait temuan ikatan alumni ITB.
"Akan diadakan workshop minggu depan dengan melibatkan aspek dari teknik dan lingkungan, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi-budaya, dan aspek geopolitik dan hankamnas," kata dia.
Baca Juga: Dua Pejabat DKI Akan Diperiksa di Kasus Korupsi Reklamasi Besok
