Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo telah mengajukan KSAU Marsekal Hadi Tjhajadi menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Saya lihat Pak Jokowi punya insting yang kuat dalam menentukan sikap. Pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo merupakan langkah bijak dan sudah tepat," kata Analis dan Peneliti Indonesian Public Institute Jerry Massie.
Memang, katanya, sepak terjang dan tindak-tanduk Gatot sudah dipelajari. Apalagi Gatot sudah banyak masuk ke ranah politik. Seharusnya, kata Massie, dia netral dan menghindar dari politik praktis.
Kali ini, kata Massie, pilihan jatuh ke KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sangat tepat jika melihat track record-nya.
"Rolling pejabat adalah hak presiden prerogatif presiden sebagaimana Pasal 13 ayat 2 UU TNI, panglima diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR, dan dalam Pasal 13 ayat 6, calon panglima disampaikan paling lambat 20 hari sejak diterima oleh DPR," kata Massie.
Memang sebelum making decision (membuat keputusan), ada considering (pertimbangan) dari seorang Kepala Negara. Apalagi, Gatot akan pensiun pada 1 April 2018.
"Sebetulnya pak Gatot jangan terlalu sering ke ranah politik, belia pernah diundang Partai PKS, seyogianya beliau mengirim utusan saja untuk hadir. Ini bicara etika seorang panglima yang semestinya imparsial," kata Massie.
Untuk Hadi sendiri, kata Massie, ada sisi menarik selain dari Angkatan Udara beliau juga punya strategy planning and grand design agar terjadi komunikasi antara Angkatan Udara, Darat dan Laut.
Pria jebolan Prancis ini merupakan sosok yang tepat. Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi populer setelah membongkar kasus di Kementerian Pertahanan, seperti kasus pengadaan pesawat dan helikopter kemenhan.
"Dan ini pemimpin yang disukai Presiden Jokowi. Contohnya, saat beliau memilih Jamintel Kejagung Jan Maringka, usai beliau membongkar konspirasi korupsi di Sulbar dan menetapkan Bupati Barrus sebagai tersangka," kata Massie.
