Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri penghargaan dan sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Tjahjo mengatakan IDI memiliki tujuan agar pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.
"Potret pertumbuhan demokrasi yang terlihat pada skor IDI tahun 2016, terlihat begitu fluktuatif. Tidak satu pun provinsi mengalami pertumbuhan yang stabil secara linear. Sehingga fluktuasi angka IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia," ujar Tjahjo.
Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo memberikan penghargaan terhadap 10 daerah yang mendapat penghargaan dalam peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016. 10 provinsi tersebut dengan empat kategori yang berbeda.
Baca Juga: Demiz: Pilkada Pesta Demokrasi, Bukan Perpecahan seperti di...
Penghargaan diberikan kepada tiga daerah dengan kategori kebebasan sipil tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi utara, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan utara. Kemudian kategori Provinsi yang berprestasi capaian Aspek lembaga demokrasi terbaik di tingkat nasional yakni Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya Provinsi maluku dan Provinsi Maluku utara mendapatkan penghargaan kategori Provinsi dengan Kenaikan capaian indeks demokrasi Indonesia di atas 10 poin.
Kemudian kategori Provinsi dengan Capaian IDI tertinggi di tingkat nasional yakni Provinsi DIY Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Provinsi NTT dan Provinsi Sumatera selatan.
Dari 10 Provinsi yang mendapatkan penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia 2016, Jakarta tidak termasuk. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan salah satu faktor yang menjadi penyebab Jakarta tak masuk 10 Besar IDI lantaran ada beberapa faktor di antaranya yakni pertama faktor demonstrasi .
"Faktor demonstrasi atau mogok dengan kekerasan cukup tinggi. Demo yang dimulai pada awal tahun 2016 sampai akhir 2016 cukup memberikan penuruan signifikan," ucap Sairi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Selain itu faktor kedua penurunan kaderisasi partai politik.
Baca Juga: Anies Baswedan, Walk Out Kolese Kanisius, dan Demokrasi Sejati
"Faktor lain kaderisasi parpol mengalami penurunan signifikan," ucapnya.
Kemudian faktor ketiga yakni menurunnya transparansi anggaran APBD Jakarta.
"Faktor lainnya, pada 2015 DKI adalah provinsi paling transparan tapi di akhir 2016 ada penurunan transparansi APBD 2016," tutur Sairi.
Ia pun menambahkan berdasarkan data perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia terkait aspek dan Provinsi Jakarta mengalami penurunan. Pasalnya pada tahun 2015, Jakarta mendapat urutan yakni poin sebesar 85,32 menjadi di urutan ke 22 di tahun 2017 dengan 70,85 poin.
"Penurunan signifikan di DKI Jakarta terjadi di semua aspek," tandasnya.
Untuk diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia. Asesmen terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009. Aspek-aspek yang diukur dalam IDI adalah mencabgkup kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel.
Mengenai indikator dari ketiga aspek tersebut, yakni peristiwa atau kejadian, atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi. Adapun hasil untuk mendapatkan indeks ini dilakukan dengan tinjauan berita surat kabar, review dokumen, focus group discussion dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.
