Infografis
Kemudian faktor ketiga yakni menurunnya transparansi anggaran APBD Jakarta.
"Faktor lainnya, pada 2015 DKI adalah provinsi paling transparan tapi di akhir 2016 ada penurunan transparansi APBD 2016," tutur Sairi.
Ia pun menambahkan berdasarkan data perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia terkait aspek dan Provinsi Jakarta mengalami penurunan. Pasalnya pada tahun 2015, Jakarta mendapat urutan yakni poin sebesar 85,32 menjadi di urutan ke 22 di tahun 2017 dengan 70,85 poin.
"Penurunan signifikan di DKI Jakarta terjadi di semua aspek," tandasnya.
Baca Juga: Demiz: Pilkada Pesta Demokrasi, Bukan Perpecahan seperti di...
Untuk diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia. Asesmen terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009. Aspek-aspek yang diukur dalam IDI adalah mencabgkup kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel.
Mengenai indikator dari ketiga aspek tersebut, yakni peristiwa atau kejadian, atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi. Adapun hasil untuk mendapatkan indeks ini dilakukan dengan tinjauan berita surat kabar, review dokumen, focus group discussion dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.
