Ini Penilaian Ombudsman soal Layanan Publik 2017

Selasa, 05 Desember 2017 | 14:45 WIB
Ini Penilaian Ombudsman soal Layanan Publik 2017
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala [suara.com/Maidian Reviani]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Penilain Kepatuhan Kementerian

Menurut Adrianus, pada tahun 2017, penilaian kepatuhan untuk tingkat Kementerian menunjukkan peningkatan hasil kepatuhan yang cukup signifikan pada 14 Kementerian yang dijadikan objek penilaian, yang mana ke-14 Kementerian tersebut merupakan Kementerian yang tidak masuk dalam zona hijau di tahun 2016.

Kemudian dari ke-14 Kementerian tersebut 5 diantaranya atau 35,71 persen tidak lagi dijadikan objek penilaian di tahun 2018 dikarenakan sudah masuk dalam zona hijau, sisanya 9 Kementerian akan kembali dilakukan penilaian kepatuhan di tahun 2018, karena kembali masuk ke dalam non-zona hijau.

"Penurunan zona merah juga terjadi di tahun 2017 ini, dimana pada tahun 2016 ada 2 Kementerian masuk ke dalam zona merah, tapi pada tahun 2017 ini hanya 1 Kementerian yang masih masuk di zona merah," ujar Adrianus.

Baca Juga: Ombudsman: BPJS Kesehatan Waspada Kurangi Jaminan Panyakit

Penilaian Kepatuhan Lembaga

Momentum peningkatan zona hijau terjadi pada tahun 2016, dimana 10 Lembaga masuk dalam zona hijau dan hanya menyisakan 6 lembaga yang masuk ke zona merah dan zona kuning.

Di tahun 2017 ini, hanya 2 lembaga dari 6 Lembaga yang masuk ke dalam zona hijau, sisanya 4 lembaga kembali akan dinilai tahun 2018 karena belum masuk dalam zona hijau.

"Peningkatan nilai secara drastis terjadi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mampu meroket nilainya pada 5 produk yang dinilai. Di tahun 2016 masuk di zona merah 51,75, di tahun 2017 ini mampu naik ke zona hijau 96,60. Peningkatan signifikan juga terjadi di Badan Narkotika Nasional yang sebelumnya di tahun 2016 masuk di zona kuning 57,50, tetapi pada 2017 ini berhasil masuk dalam zona hijau 99,50," kata Adrianus.

Penilaian Kepatuhan Provinsi

Baca Juga: Ini Kajian Ombudsman Temukan Upeti dari PKL untuk Satpol PP

Tahun 2015 hanya ada 3 Pemerintah Provinsi yang berada pada zona hijau yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2016, provinsi yang sebelumnya berada di zona kuning telah melakukan perbaikan yang dinilai cukup, sehingga mendapat predikat kepatuhan tinggi atau masuk ke dalam zona hijau di tahun lalu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI