Infografis
Suara.com - Ombudsman RI telah rampung melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara layanan publik secara serentak terhadap 22 Kementerian, 6 Lembaga dan 22 Provinsi, 45 pemerintah Kota serta 107 Pemerintah Kabupaten.
Komisioner ORI Adrianus Meliala menjelaskan pada tahun 2017 kali ini, ORI tidak lagi menilai entitas penyelenggara pelayanan publik yang sudah masuk dalam zona hijau di tahun sebelumnya. Ombudsman fokus pada Kementerian, lembaga, Pemda penyelenggara layanan yang masih di zona kuning dan merah pada penilaian kepatuhan tahun lalu.
Sejak 2013 ORI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di semua Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengingatkan penyelenggara negara agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hasil penilaian diklasifikasikan menggunakan traffic light system, yakni zona merah, zona kuning dan hijau.
Adrianus mengatakan penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.
Baca Juga: Ombudsman: BPJS Kesehatan Waspada Kurangi Jaminan Panyakit
"Dalam penelitian kepatuhan kami memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya. Misalnya ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya prosedur dan alur pelayanan sarana pengaduan pelayanan yang ramah," tutur Adrianus.
Kata dia, ORI tak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan. Akan tetapi berfokus pada atribut standar pelayanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.
Fokus pemeriksaan tersebut dipilih karena standar pelayanan publik menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.
"Bahkan ada sanksi yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Pelayanan Publik jika tidak tersedia standar pelayanan publik. Mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan atas permintaan sendiri bagi pelaksana," ujar Adrianus.
Pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi memburuknya kualitas pelayanan, misalnya dengan tidak terdapat maklumat pelayanan yang dipampang. Maka potensi ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik akan sangat besar. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis lembaga.
Baca Juga: Ini Kajian Ombudsman Temukan Upeti dari PKL untuk Satpol PP
"Dalam jangka panjang pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi menurunkan kredibilitas peranan pemerintah sebagai fasilitator regulator dan katalisator pembangunan pelayanan publik," kata Adrianus.
