Infografis
Kelompok tersebut, sejak Desember 2016 hingga Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai, getol menggelar aksi menuntut Gubernur DKI kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum karena mengutip surah Alquran dalam pidatonya.
Ahok kala itu juga berstatus calon petahana dalam pilkada, dan pada putaran kedua pemilihan harus head to head dengan Anies Baswedan yang kekinian menjadi Gubernur DKI.
"Kalau yang dulu kan banyak kepentingan politik. Jelas sekali arahnya ke mana kan. Itu kan arahnya ke gubernur yang lama. Politiknya tinggi sekali," tukas Tito.
Modal Politik
Baca Juga: Reuni 212 Tak Seramai Aksi 2016, Fahri: Setannya Sudah Tak Ada
Koordinator Setara Institute Hedardi menilai, gerakan yang lahir dari arena Pilkada DKI ini dinilai para elite bisa menjadi alat politik di masa depan. Setidaknya, serangkaian gerakan mereka bisa dimanfaatkan politik praktis.
“Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata, bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik, maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru, yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan,” tuturnya.
Hendardi mengatakan, menguasai ruang publik merupakan target para elite kelompok ini, untuk terus menaikkan daya tawar politik terhadap para pemburu kekuasaan atau kelompok politik yang sedang memerintah.
“Bagi mereka public space is politic (politisasi ruang publik). Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi (dijadikan modal untuk tawar-menawar dalam politik),” nilainya.
Hanya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam arus utama, justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia.
Baca Juga: Fadli Zon Bantah Acara Reuni 212 di Monas Bersifat Politis
Populisme agama, menurut dia, menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.
