Infografis
Suara.com - Eks demonstran anti-Ahok saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, akhirnya jadi menggelar acara Reuni Akbar 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).
Sehari sebelumnya, Jumat (1/12), sekretaris panitia pelaksana acara tersebut, Gatot Saptono alias Muhammad Al Khatthath, memastikan acara tersebut tidak bermuatan politik.
Ia mengatakan, selain memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, reuni itu hanya untuk mensyukuri persatuan umat Islam pada aksi anti-Ahok tahun 2016.
" Reuni Akbar Alumni 212 bukan dalam konteks politik tertentu. Kami mengadakan ini sebagai bentuk syukur atas kebersatuan umat. Yang tidak mau bersyukur juga tidak apa-apa tidak datang, berdoa saja dari rumah,” tukas Gatot di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca Juga: Pidato Politik Amien Rais di Reuni 212: Kecebong, Asing, Aseng
Namun, pada acara yang dimulai sejak Sabtu pagi, nuansa politis kental menyelimuti acara tersebut. Setidaknya, itu tampak dari tema-tema pidato yang dilakukan mayoritas orator.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif misalnya, menuding tiga tahun era rezim Jokowi-JK tidak "ramah" terhadap umat Islam.
"Bahkan ada yang merasa pemerintah ada indikasi sehinga menghendaki Islamofobia," ujarnya saat memberikan pidato politik.
Sementara pentolan FPI dan buronan Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi, Rizieq Shihab melalui sambungan telepon memberikan pernyataan pentingnya memperjuangkan "NKRI Bersyariah".
Ia mengatakan, konsepsi politik NKRI Bersyariah merupakan pengejawantahan "Pancasila yang asli".
Baca Juga: Presiden Jokowi Absen di Reuni 212, Ini Kata Fahri Hamzah
"Berdasarkan Pancasila asli dibuat Piagam Jakarta sebagai mana dekrit presiden, itulah NKRI Bersyariah," kata Rizieq yang diklaim berada di Arab Saudi.
Politikus senior PAN Amien Rais, dalam pidato politiknya juga mengkiritik kebijakan ekonomi politik rezim Jokowi-JK.
"Kita sampaikan ke Pak Jokowi, kalau begini dilarang berarti itu keterlaluan. Reklamasi itu gawat. Meikarta itu dajal. Investasi Freeport adalah aplus-aplusan (bergantian)," kata Amin.
Mantan Ketua MPR itu juga meminta Jokowi tidak menjual aset milik Indonesia kepada pihak asing.
"Jadi Pak Jokowi, jangan jual negeri ini kepada asing dan aseng (Tiongkok)," tukasnya.
Pemilu 2019
Sebelum eks demonstran anti-Ahok ini menggelar reuni, sejumlah pihak sudah mewanti-wanti agar mereka menaati perjanjian izin kegiatan mereka, yakni keagamaan, bukan politik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Jumat, menegaskan kawasan Tugu Monas tak boleh digunakan untuk kegiatan politik.
Ia mengatakan, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Gubernur N 160/2007 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
Pergub yang baru diteken setelah ia dan Anies Baswedan menjadi pemimpin pemprov DKI itu menjelaskan, kawasan Tugu Monas bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.
"Karena yang dibolehkan di sini (kawasan Monas) adalah kegiatan keagamaan, kebudayaan, olahraga, dan sosial," tegas Sandiaga.
