Infografis
Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan rencana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa tak terganggu oleh praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Yorry berharap Novanto yang kini ditahan KPK segera diganti.
"Nggak ada urusan sama itu (gugatan praperadilan). Itu kan masalah pribadi dia bukan masalah Golkar," kata Yorrys, Kamis (30/11/2017).
Yorrys pernah dipecat Novanto dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar. Yorrys berharap munaslub diselenggarakan secepatnya.
"Iyalah (munaslub harus dilakukan) sebelum tanggal 15 (Desember 2017)," kata Yorrys.
Mengenai pertemuan sebagian pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hari ini, menurut Yorrys, itu bagian dari dialog untuk meminta pandangan.
"Karena kan Golkar memberi dukungan ke beliau. Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga. Dan mohon beliau bisa hadir dalam munaslub," katanya.
Setelah menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, puluhan ketua DPD menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
"Iya setelah bertemu Bapak Presiden Jokowi, para DPD I ketemu Pak JK," kata Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui telepon. Pertemuan dengan Jusuf Kalla berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.
Isi pembicaraan dengan Jusuf Kalla, antara lain seputar rencana musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.
"Intinya sama, kami kan biar ingin cepat selesai," ujar dia.
Pertemuan dengan Jokowi tadi, kata Dedi, juga membahas perihal suksesi pemilihan ketua umum Golkar pasca Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi.
"Ini adalah inisiatif DPD I yang meminta bertemu Presiden. Kami melakukan pembicaraan yang diisi oleh 30 ketua DPD se-Indonesia. Di dalam tadi menyampaikan perkembangan situasi Golkar terkini," kata Dedi.
Jokowi, kata Dedi, memberikan perhatian terhadap Golkar -- partai pendukung pemerintah.
"Untuk itu Golkar harus menjaga soliditas, kemudian kekompakan diantara sesama keluarga besar, sehingga survive menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," ujar dia.
"Nggak ada urusan sama itu (gugatan praperadilan). Itu kan masalah pribadi dia bukan masalah Golkar," kata Yorrys, Kamis (30/11/2017).
Yorrys pernah dipecat Novanto dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar. Yorrys berharap munaslub diselenggarakan secepatnya.
"Iyalah (munaslub harus dilakukan) sebelum tanggal 15 (Desember 2017)," kata Yorrys.
Mengenai pertemuan sebagian pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hari ini, menurut Yorrys, itu bagian dari dialog untuk meminta pandangan.
"Karena kan Golkar memberi dukungan ke beliau. Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga. Dan mohon beliau bisa hadir dalam munaslub," katanya.
Setelah menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, puluhan ketua DPD menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
"Iya setelah bertemu Bapak Presiden Jokowi, para DPD I ketemu Pak JK," kata Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui telepon. Pertemuan dengan Jusuf Kalla berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.
Isi pembicaraan dengan Jusuf Kalla, antara lain seputar rencana musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.
"Intinya sama, kami kan biar ingin cepat selesai," ujar dia.
Pertemuan dengan Jokowi tadi, kata Dedi, juga membahas perihal suksesi pemilihan ketua umum Golkar pasca Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi.
"Ini adalah inisiatif DPD I yang meminta bertemu Presiden. Kami melakukan pembicaraan yang diisi oleh 30 ketua DPD se-Indonesia. Di dalam tadi menyampaikan perkembangan situasi Golkar terkini," kata Dedi.
Jokowi, kata Dedi, memberikan perhatian terhadap Golkar -- partai pendukung pemerintah.
"Untuk itu Golkar harus menjaga soliditas, kemudian kekompakan diantara sesama keluarga besar, sehingga survive menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," ujar dia.
